SULAWESI TENGAH — Momen tersebut terjadi saat Kepala Negara tengah memaparkan materi kebijakan perlindungan sosial, tepatnya ketika menjelaskan upaya digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Prabowo menghentikan penjelasannya di tengah kalimat dan meminta kelonggaran kepada pimpinan sidang untuk beribadah.
"Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH…" ujar Prabowo sebelum kemudian berhenti dan menyampaikan permohonan izin untuk mempercepat jalannya pidato.
Di hadapan pimpinan MPR, DPR, dan DPD, Presiden secara eksplisit meminta waktu untuk menunaikan salat Jumat yang bertepatan dengan agenda kenegaraan tahunan tersebut. Ia menyampaikan permintaan itu dengan nada santai namun tegas, memastikan agenda pidato tidak akan diabaikan.
"Sebentar, nggak lama. Tujuh menit," ucap Prabowo meyakinkan para hadirin bahwa penyampaian materi kebijakan akan segera dilanjutkan setelah menunaikan ibadah.
Sebelum menyampaikan permintaan percepatan, Kepala Negara sempat menghentikan alur pidatonya karena kebutuhan pribadi. Ia menyadari tenggorokannya kering saat membacakan naskah kebijakan dan meminta bantuan protokol untuk menyiapkan minuman.
"Tadi saya bilang… minta maaf, minta maaf. Minta maaf izin minum kopi lagi," kata Prabowo di tengah sesi penyampaian materi, menunjukkan momen cair yang jarang terlihat dalam agenda formal kenegaraan.
Bagian pidato yang sempat terpotong tersebut membahas penguatan sistem perlindungan sosial melalui transformasi digital. Pemerintah tengah mendorong integrasi data kependudukan dengan sistem pendaftaran bantuan agar penyaluran program tepat sasaran.
Digitalisasi ini menyasar dua program utama, yakni bantuan untuk pekerja yang terkena PHK dan Program Keluarga Harapan (PKH). Percepatan layanan dan akurasi data menjadi fokus utama dalam paparan Presiden sebelum akhirnya meminta izin untuk melaksanakan ibadah salat Jumat.
Setelah menunaikan salat, Presiden dijadwalkan kembali melanjutkan penyampaian pidato kenegaraan di kompleks Parlemen, yang mencakup arah kebijakan pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya.