PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menginstruksikan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 13 kabupaten/kota untuk meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi ini dikeluarkan menyusul laporan terbaru yang menunjukkan dampak kebakaran telah meluas di wilayah timur provinsi tersebut.
Berdasarkan data BPBD Sulteng, total lahan yang terbakar mencapai 240 hektare. Titik api terkonsentrasi di tiga kabupaten, yaitu Tojo Una-una, Banggai, dan Banggai Kepulauan, dengan intensitas kebakaran yang mulai terdeteksi sejak pekan pertama Agustus 2026.
Untuk menangani kebakaran yang sulit dipadamkan, pemerintah provinsi telah mengerahkan sekitar 100 personel gabungan. Mereka bertugas melakukan asesmen lapangan sekaligus bergabung dengan tim pemadam di lokasi kejadian.
Operasi pemadaman dilakukan dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air. Polri turut dilibatkan melalui kendaraan taktis water cannon untuk menjangkau area yang lebih luas dan memutus rantai api yang membakar lahan kering.
Anwar Hafid menjelaskan bahwa kondisi global akibat perubahan iklim menjadi faktor utama meningkatnya kerentanan wilayah. Prakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis AL-Jufri Palu mencatat, pertumbuhan awan di Sulteng minim sehingga kelembapan udara berkurang drastis—kombinasi yang sempurna untuk memicu kebakaran.
"Semua daerah di Sulteng harus bersiaga melakukan pemantauan potensi ancaman karhutla, mengingat kondisi cuaca saat ini terus mengalami perubahan secara global," kata Anwar Hafid di Palu, Kamis.
Selain faktor alam, aktivitas manusia disebut sebagai pemicu utama meluasnya api. Gubernur secara khusus meminta masyarakat menghentikan kebiasaan membakar ranting atau sampah saat membuka lahan baru.
"Saya meminta masyarakat jangan membakar ranting-ranting kayu saat membuka lahan baru karena sangat rentan memicu kebakaran, termasuk membakar sampah," ucapnya.
Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemadaman api. Anwar mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim juga berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan yang mengancam sumber ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan perkebunan.
Sebagai langkah antisipasi dini, warga diminta mulai membuat sumur resapan dan menghemat penggunaan air bersih. "Gunakan air secukupnya untuk kebutuhan yang diperlukan," imbaunya menanggapi prediksi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
Pemprov Sulteng menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, dan masyarakat dalam pencegahan karhutla. Pengawasan ketat akan terus dilakukan di wilayah rawan selama puncak musim kemarau berlangsung.