PALU — Guncangan gempa berkekuatan M 6,7 yang melanda Sulawesi Tengah pada Rabu (17/6/2026) meninggalkan kerusakan signifikan di sektor permukiman. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.254 rumah dilaporkan rusak dengan tingkat kerusakan bervariasi. Kabupaten Sigi menjadi wilayah paling parah, mencatat 1.214 unit rumah terdampak—terdiri dari 1.074 rusak ringan, 110 rusak sedang, dan 30 rusak berat. Kerusakan juga terjadi di Kota Palu (20 unit), Parigi Moutong (15 unit), dan Poso (5 unit).
Selain kerusakan infrastruktur, gempa ini menelan satu korban jiwa di Kabupaten Sigi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan sebanyak 76 warga mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 73 orang mengalami luka ringan dan tiga orang lainnya menderita luka berat akibat tertimpa reruntuhan struktur bangunan. “Luka berat ini yang berkaitan dengan tulang atau luka akibat runtuhan struktur bangunan,” jelas Abdul Muhari dalam keterangan resminya.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menandatangani Keputusan Gubernur Nomor: 300.2.1/195/BPBD-C-ST/2026. Status tanggap darurat resmi berlaku sejak 17 hingga 23 Juni 2026, mencakup empat daerah terdampak: Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Poso. “Kita menetapkan status tanggap darurat, agar seluruh sumber daya pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pihak terkait dapat bergerak lebih cepat, untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak,” kata Anwar Hafid, Kamis (18/6/2026).
Pemerintah daerah memfokuskan penanganan darurat pada pemenuhan kebutuhan dasar warga yang masih mengungsi. Tenda darurat, air bersih, layanan kesehatan, serta distribusi logistik menjadi prioritas utama. Gubernur Anwar memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang rumahnya rusak berat. “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Pemprov Sulteng akan terus melakukan pendataan dan penanganan hingga kondisi benar-benar terkendali,” tegasnya.
Gubernur memastikan seluruh biaya operasional penanganan darurat akan diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah. Proses pendataan dampak kerusakan masih terus berlangsung untuk memastikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pemerintah melalui BNPB berkomitmen mendukung perbaikan rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa. Saat ini, tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan terus melakukan evakuasi dan pendataan di lokasi terdampak.