POSO — Kabupaten Poso tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah tren ekonomi hijau global. Wakil Ketua DPRD setempat, Sesi KD Mapeda, mulai mengambil langkah konkret dengan mendorong konversi potensi hutan tropis menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui perdagangan karbon.
Gagasan ini mengemuka setelah Sesi menghadiri Workshop Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang digelar di The Akmani Hotel, Jakarta, pada 3–4 Juni 2026. Dalam forum tersebut, ia menyoroti mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dinilai bisa menjadi terobosan fiskal bagi daerah.
Menurut Sesi, Kabupaten Poso memiliki posisi tawar yang sangat kuat di tingkat nasional maupun global. Alasannya, daerah ini dianugerahi kawasan hutan tropis yang luas dan berfungsi sebagai penyerap karbon alami (carbon sink), ditambah potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah.
“Potensi hijau yang dimiliki Poso ini bukan lagi sekadar aset lingkungan, melainkan aset strategis yang bernilai ekonomi tinggi jika dikelola lewat skema pasar karbon yang tepat,” ungkap Sesi KD Mapeda, Jumat (05/06/2026).
Keseriusan DPRD Poso tidak berhenti di ruang seminar. Sesi bersama Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD) langsung bergerak dengan melakukan audiensi resmi ke Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.
Audiensi tersebut bertujuan untuk mempertajam regulasi, memahami skema pembagian hasil emisi, serta mematangkan kesiapan legalitas daerah. Pemahaman dari kementerian terkait dinilai krusial agar payung hukum yang nantinya digodok di tingkat daerah—baik Perda maupun Perbup—sejalan dengan regulasi nasional.
Dorongan dari legislatif ini diharapkan segera direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso. Setidaknya ada dua langkah eksekusi yang dinilai mendesak untuk dilakukan.
Pertama, kalkulasi data karbon. Dinas terkait perlu segera memetakan secara konkret tonase serapan karbon yang dimiliki hutan-hutan di bumi Poso demi validitas kredit karbon. Kedua, skema perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar kawasan hutan.
“Paradigma pembangunan kita harus mulai bergeser ke arah ekonomi hijau. Menjaga kelestarian hutan Poso kini bukan lagi beban, melainkan jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian fiskal daerah,” pungkas Sesi.