SULAWESI TENGAH — Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan proses distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako tahap kedua terus berjalan hingga Juni 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat rentan miskin di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa distribusi bantuan untuk triwulan kedua ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026. Proses pencairan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia untuk menghindari penumpukan antrean di titik serah bantuan.
"Mungkin nanti di atas tanggal 10 lah ya. Jadi minggu ketiga mungkin. Kita mulai minggu ketiga bulan April ini," ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan resmi terkait percepatan bansos pada Rabu (1/4/2026).
Sesuai skema tahunan, BPNT disalurkan dalam empat tahap sepanjang 2026. Tahap pertama mencakup periode Januari-Maret, tahap kedua April-Juni, tahap ketiga Juli-September, dan tahap keempat Oktober-Desember. Saat ini, fokus utama kementerian adalah memastikan dana sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum akhir triwulan kedua.
Terdapat perubahan signifikan dalam kriteria penerima manfaat pada tahun ini. Kemensos kini membatasi penerima BPNT hanya bagi masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebelumnya, bantuan ini masih bisa diakses oleh masyarakat hingga kategori desil 5.
Pengetatan aturan ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Meski kriteria diperketat, tercatat ada penambahan 470 ribu KPM baru yang masuk ke dalam sistem hasil pemutakhiran data triwulan kedua. Penambahan ini membuktikan bahwa pemerintah terus melakukan penyisiran terhadap warga miskin yang sebelumnya belum terdata.
KPM akan menerima dana bantuan senilai Rp 200.000 per bulan. Karena sistem pencairan dilakukan sekaligus setiap tiga bulan (per triwulan), maka total uang tunai yang diterima setiap keluarga adalah sebesar Rp 600.000. Dana tersebut dikirimkan langsung ke rekening bank milik penerima atau melalui kantor PT Pos Indonesia bagi wilayah yang sulit dijangkau layanan perbankan.
Dana BPNT sejatinya diperuntukkan bagi pembelian bahan pangan pokok. Pemerintah menekankan agar bantuan ini tidak digunakan untuk membeli barang-barang non-kebutuhan pokok seperti rokok atau pulsa. Pengawasan dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan verifikasi lapangan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Masyarakat dapat memastikan apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima atau termasuk dalam daftar 470 ribu penerima baru melalui langkah berikut:
Selain melalui laman web, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di platform penyedia aplikasi ponsel pintar. Jika sistem menunjukkan status "YA" pada kolom BPNT, maka bantuan akan segera cair sesuai jadwal wilayah masing-masing. Namun, jika status menunjukkan "TIDAK", berarti data Anda tidak masuk dalam kriteria desil terbaru atau sedang dalam proses verifikasi ulang oleh pemerintah daerah.
Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk melapor kepada aparat desa atau dinas sosial setempat jika terdapat kendala dalam pencairan dana. Warga juga diingatkan untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang meminta imbalan atau data pribadi di luar kanal resmi pemerintah.