SULAWESI TENGAH — Perguruan tinggi swasta mencakup 95,53% institusi pendidikan tinggi di bawah Kemdiktisaintek dan melayani 52,30% mahasiswa, tetapi kapasitas akademiknya tertinggal dari PTN. Selisih itu mendorong usulan reformasi: misi kampus dibagi berdasarkan kapasitas, dengan universitas penelitian di satu sisi dan kampus pengajaran di sisi lain. Pendanaan dan penghargaan diminta adil bagi PTN maupun PTS.
Publikasi Statistik Pendidikan Tinggi 2025 mencatat 127 PTN dan 2.713 PTS dalam lingkup Kemdiktisaintek. Jumlah mahasiswa terdaftarnya sekitar 4,41 juta di PTN dan 4,83 juta di PTS. Perbaikan mutu pengajaran di sektor swasta dengan sendirinya menjangkau lebih dari separuh mahasiswa di bawah kementerian.
Kesenjangan Doktor dan Guru Besar antara PTN dan PTS
Besarnya peran PTS belum diikuti komposisi kapasitas akademik yang sebanding. Data publikasi yang sama menunjukkan perbedaan mencolok:
- Doktor mencapai 35,90% dosen PTN, sedangkan di PTS hanya 20,54%.
- Lektor kepala dan guru besar mencakup 26,90% dosen PTN, dibandingkan 8,68% dosen PTS.
Pendidikan doktor dan penelitian membutuhkan pembimbing, fasilitas, serta pendanaan yang berkelanjutan. Pengajaran bermutu pun menuntut persiapan, pembimbingan mahasiswa, dan asesmen yang serius. Bila semua ambisi dibebankan sekaligus tanpa dukungan memadai, kedalaman kerja akademik berisiko menurun.
Kualifikasi dan jabatan dosen hanya indikator kapasitas. Keberhasilan pengajaran perlu diperiksa lewat pencapaian mahasiswa. Penilaian juga harus turun sampai tingkat program studi, karena reputasi universitas belum tentu mencerminkan pengalaman belajar yang sama di setiap bidang.
Langkah Menetapkan Misi Dominan Tiap Kampus
Salah satu langkah pembenahan adalah menetapkan misi dominan berdasarkan evaluasi kapasitas. PTN besar yang memenuhi persyaratan diarahkan menjadi universitas penelitian (research university). PTS yang sudah membuktikan mutu risetnya mendapat kesempatan setara.
PTN kecil dan sebagian besar PTS dapat mengutamakan pengajaran serta penelitian terapan yang sesuai kebutuhan wilayah. Kampus boleh mengubah misinya ketika kapasitas meningkat atau orientasinya berganti.
Pemerintah diminta melibatkan penilai independen dan pakar disiplin, dengan kriteria dan hasil evaluasi yang terbuka. Penilaian hingga level program studi memungkinkan pengembangan bidang unggulan. Seluruh bagian universitas tidak perlu dipaksa memiliki orientasi yang sama.
Syarat Keadilan: Pendanaan Layak dan Mandat Berbasis Mutu
Pembagian misi hanya akan mendapat dukungan jika pelaksanaannya adil. Kampus pengajaran (teaching university) memerlukan pendanaan dan penghargaan yang layak. Mandat universitas penelitian harus diberikan berdasarkan kapasitas dan mutu yang dapat diperiksa.
Skema semacam itu memberi mahasiswa pendidikan yang baik. Sumber daya penelitian pun digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
Misi sebagai Pegangan di Tengah Banyak Kepentingan
Penegasan misi harus berhadapan dengan kerumitan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pendidikan tinggi Indonesia. Pemerintah membutuhkan capaian yang bisa dilaporkan, kampus memerlukan pendapatan, dan dosen mengharapkan jenjang karier. Keluarga menginginkan kesempatan kerja serta mobilitas sosial.
Gelar dan reputasi kampus punya nilai simbolis yang kuat. Masyarakat menaruh harapan tinggi pada pemegang gelar akademik untuk jabatan publik, mulai dari kepala daerah sampai wakil rakyat. Kampus perlu ikut mendidik publik tentang hubungan antara pendidikan, kemampuan, dan tanggung jawab.
Penghargaan pada kredensial bisa bergeser menjadi credentialism ketika gelar diakui terlepas dari kompetensi. Loyalitas primordial dan patronase patut diperiksa saat kedekatan keluarga, kelompok, atau kekuasaan memengaruhi keputusan akademik, dan setiap kasus memerlukan pembuktian. Misi yang jelas membantu kampus menetapkan batas dalam penerimaan mahasiswa, pemberian penghargaan, kerja sama, dan penilaian dosen.
Kampus Berbasis Misi dan Cara Membaca Akreditasi
Universitas perlu bekerja sebagai mission-driven organization, yakni organisasi yang menjadikan misi dasar keputusan dan pertanggungjawaban hasil. Misi harus tercermin dalam anggaran, pembagian pekerjaan, dan penghargaan atas kontribusi.
Keterbukaan hasil juga membuat masyarakat lebih mampu mengenali keunggulan pengajaran dan penelitian. Akreditasi serta ranking lalu dibaca sesuai cakupan penilaiannya masing-masing.