Pencarian

Kemnaker Bantah Isu Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Minggu, 15 November 2026 • 09:20:01 WIB
Kemnaker Bantah Isu Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon
Kemnaker membantah isu kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon ke Danantara.

SULAWESI TENGAH — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan belum ada lembaga yang ditunjuk mengelola dana cadangan pesangon, termasuk Danantara. Penegasan itu menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana tersebut ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan informasi soal kewajiban setoran ke Danantara tidak berdasar. Kemnaker juga membantah pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut Danantara maupun kementeriannya sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," kata Indah, dikutip dari ANTARA, Minggu (15/11).

Apa Itu Dana Cadangan Pesangon

Kebijakan dana cadangan pesangon berangkat dari amanat Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu mewajibkan perusahaan menyiapkan dana pesangon, tetapi belum mengatur siapa yang menyimpan dan mengelolanya.

Implementasinya masih menunggu peraturan pelaksanaan. Pemerintah harus merumuskan sejumlah ketentuan teknis sebelum kebijakan bisa dijalankan, sehingga status Danantara sebagai calon pengelola belum memiliki dasar penetapan resmi.

Mengapa Namanya Muncul di Media Sosial

Isu Danantara mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial menyebut pengusaha diwajibkan menyetor dana cadangan pesangon ke badan pengelola investasi tersebut. Narasi itu beredar tanpa merujuk pada dokumen resmi maupun pernyataan pemerintah.

Kemnaker meminta pengusaha dan pekerja tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah menyatakan perkembangan kebijakan akan diumumkan setelah proses pembahasan dan penyusunan regulasi selesai.

Konsultasi Publik Jadi Langkah Berikutnya

Kemnaker berencana membuka ruang konsultasi publik dengan melibatkan kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan lainnya. Indah menilai pembahasan itu penting karena pengaturan dana cadangan pesangon menyangkut dua sisi sekaligus.

Di satu sisi, aturan ini melindungi hak pekerja atas pesangon. Di sisi lain, besaran setoran mesti memperhitungkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha, terutama bagi perusahaan dengan margin tipis.

Aturan pelaksanaan nantinya akan mencakup mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, hingga pertanggungjawaban. Semua komponen itu masih dalam tahap perumusan, bukan keputusan final.

Bagi pekerja, kepastian soal lembaga pengelola menentukan seberapa aman hak pesangon mereka terjaga saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Bagi pengusaha, kejelasan skema setoran berdampak langsung pada arus kas dan perencanaan biaya tenaga kerja.

Posisi Kemnaker menegaskan bahwa wacana Danantara mengelola dana cadangan pesangon baru sebatas usulan yang beredar, bukan kebijakan yang berlaku. Kepastiannya bergantung pada regulasi turunan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang belum rampung.

Follow sultengmonitor.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: voi.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks