SULAWESI TENGAH — Pekerja di Indonesia kini punya keleluasaan lebih besar merencanakan liburan setelah cuti bersama tidak lagi memotong jatah cuti tahunan. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, tepatnya Pasal 118 ayat (6). Bagi traveler, perubahan ini membuka peluang menyusun perjalanan lebih panjang tanpa kehilangan hak cuti resmi.
Aturan ini menjadi dasar hukum baru bagi pekerja yang selama ini merasa jatah liburnya terpotong setiap kali mengikuti cuti bersama. Namun, penerapannya tidak otomatis berlaku di semua perusahaan.
Isi Pasal 118 Ayat (6) soal Cuti Bersama
Bunyi pasal tersebut menyebut bahwa cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Dengan kata lain, hari libur kolektif itu berdiri sendiri, terpisah dari jatah cuti tahunan.
Ketentuan ini hanya berlaku jika perusahaan memang menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah pusat. Perusahaan yang punya kebijakan internal berbeda belum tentu terikat pada aturan yang sama.
Dampak bagi Perencanaan Liburan
Bagi traveler, perubahan ini memungkinkan penyusunan itinerary yang lebih panjang. Tanggal merah, cuti bersama, dan akhir pekan bisa digabung tanpa menggerus jatah cuti tahunan.
Jika durasi liburan masih kurang, pekerja tinggal menambahkan beberapa hari dari cuti tahunan. Sisa jatahnya pun bisa disimpan untuk perjalanan lain atau keperluan pribadi di kemudian hari.
Sebelumnya, pekerja yang mengambil cuti bersama mengalami pengurangan jatah cuti tahunan. Lewat aturan baru ini, cuti bersama yang diterapkan perusahaan berdasarkan ketetapan pemerintah tidak lagi mengurangi hak tersebut.
Hak Istirahat Lain yang Diatur Pasal 118
Pasal 118 juga mengatur sejumlah hak istirahat pekerja. Setiap pekerja berhak mendapat waktu istirahat minimal 30 menit setelah bekerja empat jam berturut-turut.
Hak istirahat mingguan diberikan satu hari untuk sistem enam hari kerja, atau dua hari untuk sistem lima hari kerja. Untuk cuti tahunan, pekerja berhak atas paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan secara terus-menerus.
Pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Aturan ini juga memuat hak istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah bekerja terus-menerus lima tahun atau kelipatannya.
Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan. Ketentuan ini perlu dicermati agar perencanaan liburan tetap sesuai hak yang berlaku.
Cek Kebijakan Kantor Sebelum Pesan Tiket
Meski terdengar menguntungkan, aturan ini tidak otomatis menambah hari libur semua pekerja. Kuncinya ada pada penerapan cuti bersama oleh masing-masing perusahaan.
Traveler sebaiknya memeriksa kebijakan cuti bersama di kantor sebelum berburu tiket pesawat atau memesan hotel. Konfirmasi ke bagian sumber daya manusia memastikan rencana liburan tidak bentrok dengan aturan internal.
Dengan begitu, tanggal merah dan cuti bersama bisa dimanfaatkan maksimal untuk perjalanan, sementara jatah cuti tahunan tetap utuh untuk kebutuhan lain.
