PALU — BPS merilis daftar 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah sepanjang 2025. Kabupaten Banggai Kepulauan memimpin dengan TPT 1,67%, angka yang hanya sekitar separuh dari TPT provinsi sebesar 2,92%.
TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. BPS mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
Daftar Lengkap 10 Wilayah dengan TPT Terendah
Berikut urutan kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka terendah di Sulawesi Tengah pada 2025:
- Kabupaten Banggai Kepulauan: 1,67%
- Kabupaten Poso: 1,76%
- Kabupaten Parigi Moutong: 2,10%
- Kabupaten Sigi: 2,30%
- Kabupaten Morowali Utara: 2,38%
- Kabupaten Tojo Una-Una: 2,73%
- Kabupaten Donggala: 2,78%
- Kabupaten Morowali: 2,81%
- Kabupaten Banggai: 3,07%
- Kabupaten Toli-Toli: 3,09%
Kota Palu Jadi Wilayah dengan Pengangguran Tertinggi
Di ujung sebaliknya, Kota Palu mencatat TPT 5,59% pada 2025. Angka itu hampir dua kali lipat TPT Sulawesi Tengah dan menjadi yang tertinggi di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Selisih antara Banggai Kepulauan dan Kota Palu mencapai 3,92 poin persentase. Kesenjangan ini menunjukkan perbedaan kapasitas pasar kerja antara wilayah kepulauan berpenduduk relatif kecil dan ibu kota provinsi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
TPT Nasional Turun Jadi 4,85%
Secara nasional, BPS mencatat TPT Indonesia pada 2025 sebesar 4,85%. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,91%.
Dengan TPT 2,92%, Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional. Sebanyak delapan dari sepuluh kabupaten dalam daftar terendah bahkan mencatat TPT di bawah 3%, menandakan pasar kerja yang relatif longgar di wilayah-wilayah tersebut.
Bagaimana BPS Mengukur Pengangguran
Pengangguran dalam survei BPS mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Metodologi ini membuat TPT tidak sekadar menghitung orang tanpa kerja, tetapi juga mengukur seberapa besar angkatan kerja yang belum terserap pasar. Bagi pemerintah daerah, angka ini menjadi acuan penyusunan program pelatihan kerja dan perluasan lapangan usaha.
