PALU — Paten tidak lagi dipandang sekadar bukti pelindungan hukum atas sebuah invensi. Dalam forum FBPI 2026, paten dibahas sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi memberi nilai tambah bagi inventor dan pelaku usaha di daerah.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulteng menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman soal pengembangan kekayaan intelektual. Fokusnya, pemanfaatan paten sebagai aset yang dapat diakses untuk pembiayaan usaha.
Kerangka Kebijakan Sudah Tersedia, Tantangannya Kepercayaan Lembaga Keuangan
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Mohammad Ali Berawi, menyatakan kerangka kebijakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah tersedia. Persoalan yang masih mengganjal adalah membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap nilai ekonomi kekayaan intelektual.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah mekanisme penjaminan KI untuk memitigasi risiko pembiayaan. Diskusi juga mengulas kesiapan ekosistem pembiayaan berbasis KI hingga strategi komersialisasi invensi.
Nilai Paten Harus Dihitung dari Manfaat Ekonomi, Bukan Sekadar Sertifikat
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasojo, menegaskan nilai paten harus dihitung berdasarkan potensi manfaat ekonomi pada masa mendatang. Kepemilikan sertifikat saja tidak cukup menjadi dasar penilaian.
Indonesia telah memiliki Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 yang mengatur penilaian aset tak berwujud, termasuk paten. Standar itu menjadi rujukan ketika paten hendak dipakai sebagai agunan atau dasar pembiayaan.
Pengalaman PT Asiana Technologies: Paten yang Sudah Dipakai di Rorotan dan Ciliwung
Pemegang paten dari PT Asiana Technologies Lestary, Poltak Sitinjak, membagikan pengalaman mengomersialkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse-Derived Fuel (RDF). Teknologi itu dikembangkan sejak 2024 dan memperoleh paten pada 2026.
Penerapannya antara lain di Rorotan dan Ciliwung. Pengalaman tersebut menunjukkan invensi yang punya pelindungan hukum sekaligus telah dimanfaatkan secara nyata berpeluang menghasilkan nilai ekonomi.
Rocky Gerung Soroti Rantai Nilai KI Indonesia di Tingkat Global
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Rocky Gerung, menyoroti pentingnya membangun pemikiran dan rantai nilai kekayaan intelektual Indonesia. Tujuannya agar KI Indonesia mampu memperoleh pengakuan di tingkat global.
Bagi inventor di Sulawesi Tengah, pembahasan FBPI 2026 memberi arah bahwa paten bisa menjadi jalan membuka pembiayaan usaha. Syaratnya, invensi tidak berhenti di sertifikat, tetapi dikomersialkan dan dinilai lewat potensi manfaat ekonominya.
