PALU — Sebanyak 197 surveyor diterjunkan ke lapangan untuk memeriksa kelayakan setiap titik usulan. Mereka berasal dari Universitas Alkhairaat serta dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Rubalang dan Mulia.
Para surveyor telah mengikuti pembekalan selama tiga hari sejak 27 Oktober 2026. Setelah itu, pendataan lapangan dijadwalkan berjalan dua bulan.
Tenaga Ahli pada Satuan Tugas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 Kamaruddin Azis menyebut pelibatan kampus dan LSM lokal sebagai upaya menyempurnakan perencanaan.
"KKP ingin menyempurnakan pendekatan perencanaan dengan melibatkan LSM lokal dan kampus lokal. Ini upaya untuk memastikan bahwa saat menyusun rencana KNMP 2027, program tersebut betul-betul mewakili aspirasi dan kepentingan lokal," kata Kamaruddin di Palu, Kamis.
Apa Saja yang Dinilai dari Setiap Lokasi
Penilaian mencakup jumlah nelayan, ketersediaan dan status lahan, sumber air tawar, akses jalan, serta fasilitas pendukung usaha perikanan. Kepastian status lahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang laut ikut menjadi syarat agar pembangunan tidak berbenturan dengan persoalan hukum.
Verifikasi data melibatkan warga melalui FGD di tingkat desa. Pembahasan di tingkat kabupaten mengikutsertakan dinas perikanan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Menurut Kamaruddin, pendekatan berlapis itu diperlukan supaya data perencanaan merupakan informasi terbaru dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Empat Lokasi Tahap Berikutnya dan Enam Titik di Donggala
Pembangunan KNMP di Sulawesi Tengah berjalan bertahap. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng pada Juli 2026 menyebut tahap pertama di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, rampung 100 persen dengan anggaran sekitar Rp12 miliar.
Empat lokasi yang disebut memperoleh alokasi pembangunan berikutnya berada di Desa Kalumbatan, Kabupaten Banggai Kepulauan; Desa Kalupapi, Kabupaten Banggai Laut; Desa Labuan, Kabupaten Poso; dan Desa Bolano, Kabupaten Parigi Moutong.
DKP Sulteng memperkirakan pengembangan KNMP di provinsi itu mencapai sekitar 12 kawasan. Penjadwalan lokasi tambahan masih menunggu koordinasi pemerintah kabupaten dengan KKP.
Pada 2026, Kabupaten Donggala memperoleh alokasi pembangunan KNMP di enam lokasi dengan anggaran sekitar Rp30,24 miliar. Pemerintah daerah setempat mulai melaksanakan pembangunan kawasan tersebut pada Oktober 2026.
Usulan Belum Berarti Ditetapkan
Kamaruddin menegaskan seluruh usulan dalam survei 197 lokasi belum otomatis ditetapkan sebagai penerima pembangunan. Penetapan tetap menunggu hasil survei dan penilaian sesuai kriteria KKP.
Ia berharap pelibatan perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menghasilkan perencanaan yang lebih akurat serta sesuai kebutuhan nelayan di wilayah pesisir.
