PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian UMKM dan Badan Karantina Indonesia menempatkan Bumi Tadulako sebagai laboratorium nasional pengembangan UMKM berorientasi ekspor. Deklarasi Perkarantinaan dan Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor digelar di Palu sebagai titik awal pengawalan terhadap seribu pelaku usaha yang dinilai siap menembus rantai perdagangan internasional.
Kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menandai bahwa program ini bukan agenda seremonial daerah. Keduanya datang bersama Gubernur Anwar Hafid untuk memastikan ada pendampingan konkret dari hulu ke hilir.
Mengapa Sulteng Dipilih sebagai Pilot Project Nasional
Pemerintah menilai Sulawesi Tengah menyimpan potensi ekonomi yang belum tergarap penuh. Selama ini produk lokal lebih banyak berputar di pasar dalam negeri karena terkendala standar, legalitas, dan persyaratan perdagangan lintas negara.
Pola kolaborasi yang dibangun mencakup penguatan kapasitas UMKM, peningkatan mutu produk, pemenuhan standar, layanan karantina, hingga pembukaan akses pasar ekspor. Pendekatan ini memastikan pelaku usaha tidak hanya didorong memproduksi barang, tetapi juga dipersiapkan masuk ke rantai perdagangan internasional.
Gubernur Anwar Hafid menyebut daerahnya punya modal besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru. Namun ia menegaskan potensi itu tidak cukup hanya dengan produksi.
"Pelaku usaha harus memiliki kemampuan memenuhi standar, legalitas dan persyaratan perdagangan internasional," kata Anwar Hafid.
Apa yang Dikawal Barantin terhadap 1.000 Pelaku Usaha
Badan Karantina Indonesia berperan memastikan produk UMKM Sulteng memenuhi persyaratan teknis negara tujuan. Layanan karantina menjadi pintu terakhir sebelum komoditas menyeberang ke pasar global, sehingga kualitas dan keamanan produk terjaga.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding terlibat langsung dalam deklarasi ini sebagai bentuk komitmen pendampingan. Seribu pelaku usaha yang masuk program akan mendapat pengawalan mulai dari sertifikasi hingga kesiapan dokumen ekspor.
Kementerian UMKM menyiapkan penguatan dari sisi kapasitas produksi dan akses pembiayaan. Kombinasi dua kementerian ini menutup celah yang biasanya membuat UMKM daerah gagal menembus pasar luar negeri.
Dampak bagi Pelaku Usaha dan Ekonomi Daerah
Bagi pengusaha lokal, gerakan ini membuka jalur yang lebih terstruktur menuju ekspor. Selama ini banyak UMKM Sulteng kesulitan karena tidak tahu persyaratan dan tidak punya pendamping teknis.
Jika berjalan sesuai rencana, seribu pelaku usaha yang dikawal bisa menjadi tulang punggung ekspor daerah. Nilai tambah produk lokal berpotensi meningkat karena tidak lagi dijual mentah di pasar domestik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan skema pendampingan lanjutan bersama dua instansi pusat. Tahap berikutnya adalah memastikan pelaku usaha yang sudah dideklarasikan benar-benar sampai ke pasar ekspor, bukan berhenti di seremoni.
