Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, membentuk satuan tugas lintas sektor untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan sesuai standar kelayakan. Satgas yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, BPOM, Kementerian Agama, hingga unsur TNI itu dijadwalkan turun ke lapangan secara rutin mulai Oktober 2026. Pembentukan ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu dan melibatkan semua pihak yang berkewajiban menangani permasalahan MBG di daerah tersebut.
PALU — Plt Sekretaris Bappeda Kota Palu Wahyuni Ponulele menyatakan pembentukan satgas percepatan pelaksanaan program MBG mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu. Satgas ini melibatkan semua pihak yang berkewajiban dalam penanganan permasalahan MBG di Kota Palu.
Menurut Wahyuni, langkah tersebut memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab dapat terlibat langsung dalam pengawasan program. Satgas terdiri dari Kejaksaan Negeri, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, hingga unsur TNI seperti Babinsa dan Koramil.
Integrasi Lintas Sektor untuk Koordinasi Terpadu
Wahyuni menuturkan integrasi lintas sektor bertujuan membangun koordinasi terpadu dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan. Koordinasi itu juga mencakup pengelolaan data informasi secara terintegrasi serta pemantauan berkala.
"Jadi monitoring yang kami lakukan nantinya bukan sekadar kunjungan formalitas. Setiap OPD dan instansi akan bekerja sesuai fokusnya. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup fokus pada pengolahan sampah dan limbah, BPOM pada kualitas dan keamanan pangan, serta Dinas Pertanian pada pasokan bahan baku," ujarnya.
Rekomendasi Kebijakan dan Surat Kelayakan untuk SPPG
Tim satgas akan segera menyusun rekomendasi kebijakan serta menerbitkan surat pernyataan kelayakan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kota Palu. Seluruh hasil evaluasi terpadu dilaporkan secara resmi dan ditembuskan kepada pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Wahyuni menyebutkan pengawasan program MBG mencakup seluruh kelompok sasaran prioritas, seperti anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga posyandu di delapan kecamatan se Kota Palu.
40 SPPG di Palu, 37 Sudah Beroperasi
Saat ini terdapat 40 SPPG di Kota Palu dan 37 di antaranya sudah beroperasi. Tim Satgas MBG Kota Palu dijadwalkan mulai turun ke lapangan secara rutin mulai Oktober 2026.
Turunnya satgas ke lapangan untuk memastikan seluruh proses pengolahan hingga distribusi pangan memenuhi standar kebersihan dan pelayanan. Dengan begitu, program MBG di Kota Palu diharapkan berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
