SULAWESI TENGAH — Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa angka agregat provinsi yang terkendali tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Data per Juli 2026 menunjukkan disparitas signifikan: Kota Palu mencatat inflasi 0,16% (mtm), Kabupaten Morowali 0,30% (mtm), sementara Luwuk berada di posisi tertinggi dengan inflasi bulanan 0,78%.
"Dinamika harga yang terus berkembang menuntut kita tidak hanya mampu merespons tekanan inflasi, tetapi juga semakin baik dalam membaca data, mengidentifikasi risiko, merumuskan langkah kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi," ujarnya dalam Capacity Building TPID Triwulan III 2026 di Luwuk, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Data Real-Time dan Kerja Sama Antar Daerah
Forum yang digelar Pemerintah Kabupaten Banggai bersama Bank Indonesia ini menekankan bahwa strategi pengendalian harga tidak bisa lagi mengandalkan respons reaktif. Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menegaskan bahwa fluktuasi harga pangan, gangguan iklim, dan kondisi jalur distribusi regional menjadi tantangan utama yang masih dihadapi pemda memasuki triwulan III 2026.
"Inflasi bukan hanya persoalan angka statistik. Inflasi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga bahan pangan meningkat, ketika biaya transportasi mengalami kenaikan, atau ketika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, maka masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya," tegas Amirudin.
Pemda didorong mengimplementasikan kerangka 4K—Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif—serta meningkatkan forecasting dan sinkronisasi data harga pangan secara real-time. Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga menjadi fokus untuk mengantisipasi ketidakseimbangan produksi dan kebutuhan komoditas strategis antarwilayah.
Peran BUMD dan Pelaku Usaha Lokal dalam Rantai Pasok
Bank Indonesia menilai keterlibatan BUMD dan pelaku usaha lokal menjadi kunci menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir. Hal ini penting mengingat tekanan inflasi yang berbeda antarwilayah menuntut respons kebijakan yang spesifik, tidak bisa seragam untuk seluruh kabupaten/kota.
Selama dua hari, peserta mendapatkan materi terkait Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Serentak (GPIPS), evaluasi kinerja TPID Semester I 2026, outlook perekonomian nasional Semester II 2026, serta penguatan metodologi pengolahan data bersama BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
Sinergi Lintas Institusi Jadi Fondasi Capai Target Inflasi 2026
Amirudin menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan instansi terkait menjadi fondasi utama agar sasaran target inflasi daerah tahun ini tercapai. Dengan inflasi tahunan provinsi yang masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5% plus-minus 1%, penguatan kapasitas TPID dalam membaca data dan mengantisipasi risiko menjadi semakin krusial.
Stabilitas harga pada akhirnya bukan hanya menjaga indikator ekonomi makro, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika distribusi pangan dan gejolak harga yang tidak merata di Sulawesi Tengah.
