PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Rp52,4 miliar untuk program Berani Sehat yang memastikan warga tetap bisa berobat meski tidak memiliki BPJS Kesehatan aktif. Hingga Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp35 miliar untuk membiayai kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Rp16 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program yang diluncurkan April 2025 ini menyasar warga yang terkendala status kepesertaan saat membutuhkan layanan di puskesmas maupun rumah sakit.
Skema Ganda: Integrasi JKN dan Layanan di Luar BPJS
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Fatma A Deu menjelaskan program ini berjalan dalam dua jalur. Pertama, integrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mana pemprov membantu pembiayaan peserta PBI dan mendaftarkan warga segmen PBPU yang belum memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif.
Skema kedua mencakup layanan kesehatan non-JKN untuk kasus-kasus yang belum ditanggung BPJS Kesehatan. Pembiayaan ini mencakup korban kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pengeroyokan, hingga kejadian luar biasa dan wabah.
Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong: Dua Wilayah dengan Kebutuhan Tertinggi
Kabupaten Sigi tercatat sebagai daerah dengan jumlah peserta terbanyak dalam program Berani Sehat. Sementara itu, Kabupaten Parigi Moutong menjadi wilayah dengan kebutuhan anggaran terbesar karena jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
“Program ini memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan jaminan kesehatan,” kata Fatma A Deu di Palu, Rabu.
Ratusan Pasien Non-JKN Sudah Tertangani
Sepanjang 2025, sebanyak 420 pasien telah memanfaatkan layanan non-JKN dari program Berani Sehat. Angka tersebut bertambah 190 pasien pada periode Januari hingga Juni 2026.
Untuk mempercepat akses layanan, pemda memanfaatkan aplikasi Sehati sebagai sarana verifikasi kepesertaan. Aplikasi ini juga membantu penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi anak yang belum memiliki identitas kependudukan, sekaligus memperkuat integrasi data kependudukan dan kesehatan di Sulawesi Tengah.
