SULAWESI TENGAH — Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih periode 2024-2029, menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai pengusaha. Ia mengaku pernah meminta langsung kepada Aburizal Bakrie, yang kala itu menjadi Menko Perekonomian, untuk menghentikan kebijakan impor beras.
Latar Belakang Pertemuan dengan Aburizal Bakrie
Menurut Prabowo, pertemuan itu terjadi di tengah kekhawatirannya terhadap dampak impor beras terhadap petani lokal. Ia menilai bahwa Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar negeri.
"Saya pernah menghadap Aburizal Bakrie. Saya bilang, 'Pak, jangan impor beras. Kita mampu produksi sendiri'," kata Prabowo menirukan isi pembicaraannya kala itu.
Sikap Prabowo Soal Swasembada Pangan
Pernyataan tersebut mempertegas konsistensi Prabowo dalam mendorong kemandirian pangan. Sejak lama, ia kerap menyuarakan pentingnya swasembada beras dan pengurangan ketergantungan pada impor sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga mengkritik kebijakan impor pangan yang dinilai merugikan petani kecil. Ia berargumen bahwa Indonesia memiliki lahan dan sumber daya yang cukup untuk menjadi lumbung pangan Asia.
Relevansi dengan Kebijakan Pemerintahan ke Depan
Pengakuan ini muncul di saat pemerintah tengah menyusun strategi pangan jangka panjang. Prabowo, yang akan memimpin Indonesia mulai Oktober 2024, diprediksi akan mendorong program-program yang memperkuat produksi dalam negeri, termasuk di sektor pertanian.
Aburizal Bakrie sendiri belum memberikan tanggapan atas pernyataan Prabowo tersebut. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa kebijakan impor beras pada era pemerintahan lalu kerap menjadi perdebatan antara kepentingan petani dan kebutuhan stabilitas harga di pasar.
Dampak Impor Beras terhadap Petani Lokal
Kebijakan impor beras yang berlebihan dinilai dapat menekan harga gabah di tingkat petani. Akibatnya, pendapatan petani menurun dan minat bertani pun berkurang. Prabowo menilai bahwa situasi ini harus segera diakhiri dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani.
"Kita tidak boleh terus-terusan impor. Petani kita harus dihargai," tegasnya.
Ke depan, pemerintahan Prabowo diperkirakan akan merumuskan ulang kebijakan impor pangan dengan menempatkan kepentingan petani sebagai prioritas utama.
