SIGI — Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sigi, Ikra Ibrahim, itu dihadiri Bupati Sigi melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar. Agenda legislasi 2027 diarahkan pada penguatan sektor ekonomi, ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi desa.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sigi, Azhar, menyebut delapan rancangan tersebut merupakan hasil kajian bersama antara Bapemperda dan tim legislasi pemerintah daerah.
Dari delapan ranperda, tiga di antaranya menyentuh langsung penguatan ekonomi dan potensi daerah. Usulan pendirian perusahaan milik daerah (Perumda) Pakaroso menjadi salah satu yang paling disorot.
Dua rancangan lain di klaster yang sama adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan serta Ranperda tentang Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif. Ketiganya menandai arah kebijakan Sigi yang bertumpu pada sektor produktif berbasis wilayah.
Agenda legislasi juga memuat Ranperda tentang Penyelenggaraan Olahraga dan Kebudayaan Daerah. Sektor pendidikan nonformal masuk lewat Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi.
Ada pula Ranperda tentang Perlindungan Hak dan Kekayaan Intelektual. Satu rancangan sisanya berupa perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak.
Azhar menjelaskan, penyusunan Propemperda mempertimbangkan sejumlah faktor selain kebutuhan pembentukan regulasi. Kewenangan, kondisi daerah, dan kemampuan keuangan pemerintah daerah ikut menjadi dasar penilaian.
Pertimbangan fiskal itu menentukan rancangan mana yang realistis dibahas dan dibiayai pada 2027. Sebab, setiap ranperda yang lolos Propemperda akan melewati tahapan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah.
Dengan penetapan ini, delapan rancangan tersebut menjadi acuan kerja Bapemperda dan tim legislasi pemda sepanjang 2027. Prioritas pembahasan tiap rancangan belum dirinci dalam rapat paripurna tersebut.