TOUNA — Dukungan teknis penyusunan dokumen berasal dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Batch I. Program itu berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ishak W. Kanali, Bupati menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan semua pihak yang membantu.
Konsultasi publik tahap pertama memuat sejumlah agenda strategis. Rinciannya:
Bupati menekankan bahwa konsultasi publik bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif penyusunan dokumen. Forum ini disebutnya sebagai ruang partisipasi bersama untuk menentukan arah pembangunan Ampana Tete ke depan.
“Jangan sampai dokumen perencanaan yang kita susun hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kita ingin RDTR dan KLHS yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Tojo Una-Una Ilham S. Lawidu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ishak W. Kanali.
Menurut Bupati, RDTR berperan sebagai pedoman terperinci pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen ini nantinya menjadi acuan penentuan kawasan permukiman, pertanian, perdagangan, fasilitas umum, jaringan infrastruktur, dan kawasan lindung, serta peruntukan ruang lainnya.
Pemda berharap RDTR membuat pembangunan berjalan sesuai peruntukan ruang dan meminimalkan potensi konflik pemanfaatan lahan. Dokumen ini juga diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat dan pelaku investasi.
KLHS disusun agar setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Kajian ini juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.
Bupati menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang juga harus dijaga.
Kecamatan Ampana Tete memiliki potensi wilayah yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bupati menyebut potensi itu perlu dikembangkan optimal dengan memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang, ketersediaan infrastruktur, kebutuhan warga, dan kelestarian lingkungan.
Lewat konsultasi publik, Pemkab Tojo Una-Una berharap seluruh pemangku kepentingan mencapai kesamaan pemahaman dan kesepakatan soal arah pengembangan Ampana Tete. Hasil akhirnya diharapkan berupa dokumen RDTR dan KLHS yang menjadi landasan pembangunan wilayah yang tertib, terarah, produktif, dan membuka peluang investasi tanpa merusak lingkungan.