JAKARTA — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido memaparkan capaian keterbukaan informasi badan publik di lingkungan Pemprov Sulteng pada uji publik yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Forum ini mengusung tema "Keterbukaan Informasi untuk Semua" dan menjadi ajang evaluasi kinerja layanan informasi pemerintah daerah.
Pemprov Sulteng menempatkan keterbukaan informasi sebagai fondasi tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Komitmen itu dituangkan lewat sejumlah program inovasi yang menyentuh langsung pelayanan warga.
Dalam paparannya, Pemprov Sulteng memperkenalkan penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tulang punggung layanan informasi. Sistem ini didukung layanan pengaduan digital Berani Samporoa yang menjadi kanal warga menyampaikan keluhan.
Ada pula program kesehatan Berani Sehat dan program pendidikan Berani Cerdas yang memanfaatkan kanal digital. Pemprov juga menyiapkan portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks untuk menangkal penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat.
Reny menegaskan keterbukaan informasi tidak boleh dipandang sebagai kewajiban administratif semata oleh setiap badan publik. Menurutnya, transparansi berfungsi sebagai alat membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan mutu pelayanan.
"Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Reny di hadapan peserta uji publik.
Wagub menyebut penguatan keterbukaan informasi menuntut dukungan dari berbagai aspek. Mulai dari regulasi yang jelas, digitalisasi layanan, penguatan kelembagaan, sampai peningkatan kapasitas petugas PPID di setiap perangkat daerah.
Pemprov Sulteng berkomitmen memperkuat Desk PPID sebagai ujung tombak layanan informasi. Berbagai terobosan kebijakan disiapkan agar warga semakin mudah memperoleh informasi publik yang akurat dan cepat.
Langkah tersebut menyasar seluruh badan publik di lingkup Pemprov Sulteng, termasuk dinas dan instansi yang selama ini menjadi pintu pertama permintaan informasi warga. Penguatan kapasitas petugas menjadi kunci agar layanan tidak tersendat di tingkat teknis.
"Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso," tegas Reny.
Melalui rangkaian langkah strategis itu, Pemprov Sulteng berharap tata kelola pemerintahan semakin terbuka. Pelayanan berkualitas bagi seluruh warga menjadi target akhir dari penguatan keterbukaan informasi yang terus dievaluasi lewat forum uji publik tahunan.