PALU — Workshop yang digelar Diskominfosantik Kota Palu itu diikuti petugas pengelola pengaduan SP4N-LAPOR! dari seluruh perangkat daerah. Turut terlibat Tim SP4N-LAPOR! Diskominfosantik, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Inspektorat Kota Palu.
Irmayanti membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyebut penguatan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Workshop ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu," ujar Irmayanti.
Irmayanti menekankan bahwa keberadaan sistem pengaduan tidak akan memberi dampak berarti apabila laporan masyarakat tidak ditangani serius oleh perangkat daerah terkait. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan merespons aduan adalah cerminan kualitas pelayanan publik.
"Saya ingin menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Jangan sampai laporan yang disampaikan masyarakat tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan tanpa kejelasan," tegasnya.
Pesan itu menyasar langsung kebiasaan OPD yang kerap membiarkan laporan warga menggantung tanpa status penyelesaian. Melalui workshop, Pemkot Palu ingin memastikan setiap aduan punya alur penanganan yang jelas hingga tuntas.
Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Intje Yusuf, hadir sebagai narasumber. Ia menjelaskan SP4N-LAPOR! memiliki landasan regulasi nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
Implementasinya di Sulawesi Tengah diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 337/503/DIS.KOMINFO tanggal 18 September 2020 tentang publikasi SP4N-LAPOR! melalui LaporTuaka.
"SP4N-LAPOR! hadir sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kehadiran sistem ini bertujuan memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Intje.
Intje menambahkan, keberhasilan penerapan SP4N-LAPOR! tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem. Komitmen seluruh perangkat daerah dalam menangani setiap laporan secara profesional, transparan, dan akuntabel menjadi penentu utama.
Bagi warga Kota Palu, kanal LaporTuaka menjadi pintu masuk menyampaikan keluhan layanan publik, mulai dari persoalan infrastruktur hingga administrasi kependudukan. Setiap laporan yang masuk lewat kanal tersebut terhubung ke OPD yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
Pemkot Palu belum memerinci target waktu penyelesaian aduan maupun sanksi bagi OPD yang lalai. Namun workshop ini menandai pengetatan pengawasan internal, dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda dilibatkan langsung dalam pengelolaan aduan.