Rembuk Agraria Pesisir Banggai Kepulauan Hasilkan Pakta Perlindungan Nelayan, 500 Warga Ikut serta

BANGGAI KEPULAUAN — Rembuk Agraria Pesisir Bersama Nelayan Tradisional dan Nelayan Kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan melahirkan pakta komitmen perlindungan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Kegiatan yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Banggai Kepulauan itu dibuka Bupati Rusli Moidady di Desa Kinandal, Kecamatan Liang, Rabu (4/11/2026).

Forum diikuti lebih dari 500 peserta, terdiri dari nelayan tradisional, nelayan kecil, perempuan pesisir, serta perwakilan masyarakat pesisir dari berbagai wilayah kabupaten. Hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Yopie I.M. Patiro, Sekretaris Jenderal KNTI Niko Amrullah, dan Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto.

Bagi warga Banggai Kepulauan, laut bukan sekadar sumber ekonomi. Ia ruang hidup yang menopang keluarga dan diwariskan antargenerasi — dan justru itu yang membuat persoalan wilayah tangkap jadi sensitif.

Empat Agenda dalam Pakta Perlindungan Nelayan

Pakta komitmen mengatur pembagian tanggung jawab antarinstansi dalam memperkuat perlindungan masyarakat pesisir. Ada empat agenda utama yang disepakati.

• Gerakan Pesisir Anti Bom dan Potasium. Bupati berkomitmen menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perikanan Daerah melalui penerbitan Peraturan Bupati soal perlindungan hak tangkap dan larangan bom ikan serta potasium. Sekretaris Daerah akan membentuk Satuan Tugas Anti Bom dan Potasium, sementara kepolisian meningkatkan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap destructive fishing, termasuk pendampingan hukum bagi pelapor.
• Perlindungan wilayah tangkap empat mil. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menindak kapal perikanan skala besar di atas 5 GT yang melanggar zona tangkap tradisional sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan.
• Pengelolaan ruang laut berbasis masyarakat hukum adat pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah akan menyusun memorandum khusus terkait perubahan zonasi pengelolaan ruang laut berbasis masyarakat hukum adat. Bupati mendorong pembentukan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Pesisir serta mengakui kearifan lokal nelayan dalam mengelola wilayah tangkap Tobui Sabangan.
• Kebijakan yang berkeadilan bagi nelayan. Pemerintah daerah menjamin perlindungan asuransi ketenagakerjaan bagi nelayan dan memastikan ketersediaan BBM subsidi lewat pemberantasan praktik tengkulak BBM. Sekretaris Daerah akan memverifikasi ketat calon penerima bantuan, kepolisian menertibkan pedagang BBM eceran yang memark-up harga, dan Dinas Perikanan memperbarui verifikasi data rumah tangga perikanan secara berkala.

KNTI Tolak Bantuan Kapal Purse Seine 10–30 GT

Dalam agenda perlindungan wilayah tangkap, DPD KNTI Banggai Kepulauan secara tegas menolak bantuan pengadaan kapal purse seine atau pajeko berkapasitas 10–30 GT maupun lebih yang bersumber dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Sikap itu mewakili aspirasi nelayan tradisional yang menilai kapal berkapasitas besar tidak sesuai kebutuhan mereka.

Menurut KNTI, pengadaan kapal besar berpotensi menambah tekanan terhadap wilayah tangkap nelayan kecil. Organisasi itu mendorong program bantuan pemerintah lebih berpihak pada kebutuhan sarana tangkap dan penguatan ekonomi nelayan tradisional serta nelayan kecil.

Persoalan yang Membayangi Warga Pesisir

Forum ini menjadi ruang dialog antara nelayan dan pemerintah. Sejumlah persoalan lama dibahas, mulai dari praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, aktivitas kapal perikanan skala besar di wilayah tangkap tradisional, hingga belum optimalnya pengakuan wilayah kelola masyarakat hukum adat pesisir.

Persoalan BBM subsidi dan bantuan nelayan juga masuk daftar. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan akan memperkuat sosialisasi dampak kerusakan ekosistem laut, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen membangun sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan berbasis digital.

Pakta ini belum mengatur tenggat pelaksanaan tiap agenda. Yang jelas, pembagian peran sudah tertulis: pemerintah kabupaten dan provinsi, kepolisian, hingga organisasi nelayan masing-masing memikul bagian tanggung jawab.