MOROWALI — Ketua IBR Morowali, Asfar, angkat bicara soal dinamika politik di daerahnya. Ia menilai kritik yang dilayangkan anggota DPRD kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali adalah hal yang wajar dan bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Namun, Asfar menekankan bahwa kritik tidak boleh melupakan konteks besar pembangunan daerah. Menurutnya, eksekutif dan legislatif berada dalam satu rumah besar bernama Kabupaten Morowali, sehingga setiap pihak punya tanggung jawab menjaga rumah tersebut.
“Kalau kita berada dalam satu rumah besar bernama Kabupaten Morowali, maka semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tersebut. Kritik tentu diperlukan, tetapi jangan sampai kritik yang disampaikan justru mengabaikan kerja bersama yang sudah dilakukan,” ujarnya, Minggu (16/8/2026).
Asfar menggunakan perumpamaan yang cukup tegas untuk menggambarkan situasi ini. Ia menyebut kritik yang tidak menghargai proses dan capaian bersama ibarat meludah di gelas sendiri.
Pernyataan ini, kata dia, bukan ditujukan untuk menyerang pribadi atau lembaga tertentu. Melainkan sebuah pengingat bahwa ketika ada keberhasilan, itu adalah hasil kerja bersama. Begitu pula ketika ada kekurangan, penyelesaiannya juga harus dilakukan bersama-sama.
“Jangan sampai kita membangun narasi yang justru melemahkan daerah sendiri,” tegasnya.
Menyoroti pembongkaran Tugu Bundaran yang sempat dibahas dalam rapat paripurna, Asfar meminta masyarakat untuk melihat persoalan tersebut secara objektif. Ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum mengetahui alasan teknis dan perencanaan dari pemerintah daerah.
“Setiap daerah tentu melakukan penataan sesuai kebutuhan perkembangan wilayah. Jangan melihat sebuah perubahan hanya dari sisi yang hilang, tetapi juga harus melihat tujuan dan manfaat ke depan,” jelasnya.
Menurut Asfar, penghargaan terhadap sejarah dan capaian pemerintahan sebelumnya tetap penting. Namun, pembangunan juga harus bergerak mengikuti kebutuhan zaman dan arah penataan kota.
Soal sorotan terhadap APBD dan Silpa, Asfar menilai persoalan anggaran harus dibahas berdasarkan data dan mekanisme pemerintahan. Ia menegaskan bahwa angka Silpa tidak bisa langsung dimaknai sebagai kegagalan.
Ada banyak faktor yang memengaruhi Silpa, mulai dari proses administrasi, regulasi, pengadaan, hingga kondisi pelaksanaan di lapangan. Ia mendorong agar evaluasi anggaran dilakukan secara terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
“Kalau ada program yang belum maksimal, mari diperbaiki. Kalau ada kendala, mari dicari solusi. Jangan berhenti pada kritik, tetapi harus ada jalan keluar,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Asfar menilai Pemkab Morowali di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu dikawal, tetapi juga harus diberi ruang untuk bekerja.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi dukungan dan kolaborasi juga menjadi bagian penting dalam membangun daerah,” ujarnya.
“Morowali adalah milik kita bersama. Mari kita jaga dengan kritik yang membangun, komunikasi yang sehat, dan kerja nyata untuk kepentingan masyarakat,” tutup Asfar.