BANGGAI KEPULAUAN — Peristiwa memilukan terjadi di Banggai Kepulauan ketika jenazah seorang balita harus diantar keluarganya menggunakan sepeda motor lantaran tidak ada ambulans yang tersedia. Kasus ini langsung mendapat respons dari DPRD Sulawesi Tengah yang menilai insiden tersebut sebagai indikator kegagalan negara dalam menyediakan akses layanan dasar bagi warganya.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, yang membidangi urusan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian itu. Menurutnya, daerah kepulauan seperti Bangkep seharusnya memiliki prioritas lebih dalam hal penyediaan armada ambulans, mengingat medan dan akses transportasi yang terbatas.
DPRD menekankan bahwa insiden ini bukan sekadar soal kekurangan satu unit ambulans, melainkan representasi dari masalah sistemik dalam pelayanan publik. Komisi IV mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap ketersediaan sarana transportasi medis di setiap kecamatan, khususnya di pulau-pulau terpencil.
"Kami tidak ingin kejadian serupa terulang. Ini soal martabat dan hak warga negara atas pelayanan yang manusiawi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Sulteng dalam pernyataannya. Ia juga menyoroti perlunya integrasi data antara puskesmas, rumah sakit, dan dinas perhubungan untuk memetakan titik-titik rawan yang minim akses ambulans.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga balita tersebut tidak memiliki akses ke ambulans baik dari desa maupun puskesmas terdekat. Dengan kondisi darurat dan keterbatasan biaya, mereka akhirnya memutuskan membawa jenazah menggunakan sepeda motor dari lokasi ke tempat pemakaman.
Jarak tempuh yang cukup jauh dan kondisi jalan yang kurang memadai menambah risiko perjalanan tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi viral di media sosial dan memicu diskusi publik mengenai buruknya infrastruktur kesehatan di Banggai Kepulauan.
DPRD Sulteng berencana memanggil Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten dalam waktu dekat untuk membahas pengadaan ambulans tambahan. Komisi IV juga mendorong skema kerja sama antar-pemerintah desa untuk menyediakan transportasi darurat berbasis dana desa.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah provinsi memasukkan penguatan layanan ambulans sebagai salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja kepala daerah di wilayah kepulauan. Langkah ini diharapkan bisa mencegah terulangnya peristiwa serupa yang dinilai sangat merendahkan harkat kemanusiaan.