MOROWALI UTARA — Opini WTP yang diraih Pemkab Morut kali ini bukan sekadar angka di atas kertas. Prestasi ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan anggaran dan aset daerah di kabupaten yang dimekarkan dari Morowali itu terus menunjukkan perbaikan signifikan dari tahun ke tahun.
Raihan opini WTP dari BPK merupakan indikator bahwa laporan keuangan daerah disajikan secara wajar, tanpa kesalahan material, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bagi Morut, torehan tujuh kali berturut-turut ini menempatkannya dalam jajaran kabupaten/kota dengan tata kelola fiskal paling disiplin di Sulawesi Tengah.
Para pegawai di lingkungan Pemkab Morut pun menganggap capaian ini sebagai hasil kerja kolektif. Bukan hanya tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini lebih patuh pada regulasi pengelolaan anggaran.
Pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulteng, dalam proses audit, menemukan bahwa sejumlah rekomendasi dari tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. Ini menjadi sinyal positif bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Morut tidak hanya mengejar opini, tetapi juga serius membenahi administrasi.
"Kami melihat adanya konsistensi dalam penerapan sistem pengendalian internal. Ini yang membuat proses audit berjalan lebih lancar dibanding tahun-tahun awal," ujar seorang pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Sulteng dalam keterangannya.
Meski opini WTP menjadi standar minimal akuntabilitas, publik berharap prestasi ini berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Dengan keuangan yang sehat, Pemkab Morut dinilai memiliki ruang fiskal lebih longgar untuk mengalokasikan belanja modal dan program sosial.
Ke depan, tantangan Pemkab Morut bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 120 ribu lebih warganya. Tata kelola yang kuat harus berujung pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.
Pemeriksaan tahun depan diperkirakan akan lebih ketat. BPK terus menyempurnakan metodologi audit, termasuk menelusuri kepatuhan terhadap belanja barang dan jasa. Pemkab Morut pun diminta tidak lengah, terutama dalam pengelolaan aset dan belanja modal yang kerap menjadi temuan di daerah lain.
Pencapaian tujuh kali WTP bukanlah garis finis. Ini adalah pijakan untuk menuju level akuntabilitas yang lebih tinggi, di mana opini auditor bukan lagi sekadar predikat, melainkan cerminan nyata dari pemerintahan yang bersih dan melayani.