SULAWESI TENGAH — Rancangan undang-undang pembubaran Knesset diajukan oleh faksi-faksi yang selama ini menjadi pilar koalisi pemerintahan Netanyahu. Langkah ini membuka jalan bagi pemilu dini yang bisa menggulingkan perdana menteri paling lama berkuasa dalam sejarah Israel tersebut.
Tekanan politik terhadap Netanyahu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. RUU pembubaran parlemen menjadi sinyal paling jelas bahwa kesetiaan partai-partai mitra koalisi mulai goyah.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari kantor Netanyahu mengenai langkah parlemen tersebut. Namun, sumber di lingkaran dalam pemerintah Israel menyebutkan bahwa perdana menteri tengah berupaya melakukan negosiasi darurat untuk menahan laju RUU.
Keretakan di tubuh koalisi dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial pemerintah, khususnya di bidang peradilan dan keamanan. Rencana reformasi yudisial yang digagas Netanyahu sebelumnya memicu gelombang protes besar-besaran dari warga Israel.
“RUU pembubaran ini adalah respons langsung terhadap kegagalan koalisi menjaga stabilitas,” demikian analisis sejumlah pengamat politik Israel yang dikutip media setempat. Suara publik yang keras terhadap kinerja pemerintah ikut mendorong partai-partai koalisi untuk mengambil jarak dari Netanyahu.
Jika RUU pembubaran parlemen disahkan, Knesset akan bubar dan pemilu harus digelar dalam waktu 90 hari ke depan. Selama masa transisi, Netanyahu akan menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Proses pembentukan koalisi pasca-pemilu di Israel kerap memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Situasi ini berpotensi menciptakan kekosongan kepemimpinan di tengah ketegangan keamanan yang masih tinggi di kawasan.
Netanyahu memiliki beberapa opsi untuk menghadapi situasi ini. Ia bisa mencoba membujuk partai-partai koalisi untuk menarik kembali RUU dengan memberikan konsesi politik, atau justru mendorong pemilu lebih cepat untuk memanfaatkan popularitasnya yang masih relatif stabil di kalangan basis pemilih.
Alternatif lainnya, Netanyahu dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya sendiri—sebuah langkah prosedural yang memungkinkan dia tetap memimpin pemerintahan transisi dengan kendali lebih besar atas jadwal pemilu.
Spekulasi mengenai masa depan politik Netanyahu terus berkembang. Keputusan parlemen dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah pemimpin Likud itu mampu bertahan atau harus menyerahkan kekuasaan lebih cepat dari jadwal.