PALU — Ketua PW ISNU Sulteng Sahran Raden menilai Berani Cerdas berpotensi menjadi kebijakan transformatif bila tidak sekadar memperluas akses pendidikan. Menurutnya, program itu juga harus meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan.
Dialog publik bertema "Pendidikan Berdampak: Harapan dan Tantangan Program Berani Cerdas" itu menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulteng Syam Zaini, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, Dewan Pakar PW ISNU Sulteng Hamlan, Wakil Ketua PW ISNU Sulteng Mardjun Pakaya, dan Ketua DPP APINDO Sulteng Wijaya Candra.
Peluang bagi Anak Petani, Nelayan, dan Buruh
Sahran menyebut program gagasan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido itu dapat membuka kesempatan bagi masyarakat kurang mampu. Termasuk anak-anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan masyarakat pedesaan untuk memperoleh pendidikan tinggi.
Namun, ISNU menegaskan keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa penerima bantuan. Ukuran yang lebih penting adalah keberhasilan menyelesaikan studi dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah.
Empat Tantangan yang Disorot ISNU
PW ISNU Sulteng mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi Berani Cerdas:
- Keberlanjutan pembiayaan melalui APBD
- Kesenjangan akses digital dan geografis
- Transparansi seleksi penerima bantuan
- Potensi pengangguran terdidik bila pendidikan tidak terhubung dengan kebutuhan tenaga kerja
ISNU juga mendorong perluasan kesempatan pendidikan hingga jenjang pascasarjana. Perhatian khusus diminta diberikan kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Kompetensi Lulusan Diminta Selaras Potensi Daerah
Pengembangan kompetensi lulusan dinilai perlu diarahkan pada potensi daerah. ISNU menyebut sektor pertambangan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi digital sebagai acuan.
Dari hasil diskusi, PW ISNU Sulteng merekomendasikan penyusunan peta jalan Program Berani Cerdas 2025–2030. Rekomendasi lain adalah pembangunan dashboard pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan skema afirmasi bagi masyarakat kurang mampu.
Kemitraan dengan Kampus, Pesantren, dan Industri
Pemerintah daerah didorong memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, dan industri. Kolaborasi itu dinilai perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus penyerapan tenaga kerja.
ISNU juga mengusulkan evaluasi dampak program setiap tahun. Evaluasi itu untuk mengukur manfaat pendidikan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
