MOROWALI — Deklarasi Laskar Pasal 33 Sulteng dirangkai dengan Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang DPC PKB Morowali. Safri menempatkan wadah itu sebagai alat kader menyuarakan pembangunan yang berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Menurut Safri, wilayah Morowali dan Morowali Utara menjadi titik uji paling nyata dari janji hilirisasi nikel. Kedua kabupaten itu menjadi pusat smelter dan industri pengolahan nikel yang menyerap ribuan pekerja sekaligus mengubah lanskap ekonomi daerah.
Mengapa Laskar Pasal 33 Dibentuk di Tengah Pusat Nikel
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu menyebut masyarakat di dua kabupaten tersebut perlu punya optimisme terhadap masa depan bangsa. Namun optimisme harus dibarengi upaya memastikan hasil pembangunan benar-benar sampai ke warga.
"Deklarasi ini merupakan bagian dari upaya kami memberikan optimisme dan keyakinan kepada masyarakat, khususnya di Morowali dan Morowali Utara, bahwa negara kita berada dalam kondisi yang baik. Insya Allah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita bisa menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan untuk kepentingan rakyat," kata Safri.
Apa Itu Prabowonomics yang Diusung PKB
Safri menggaungkan Prabowonomics sebagai gagasan arah pembangunan ekonomi yang diperjuangkan PKB di bawah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Gagasan itu menekankan ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dalam praktiknya, kerangka tersebut menempatkan negara sebagai pengelola cabang produksi penting dan memastikan kekayaan alam dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hilirisasi nikel masuk dalam kerangka itu.
Dukungan Dua Periode dan Pekerjaan Rumah di Morowali
Deklarasi ini juga menjadi bagian dari dukungan Safri terhadap keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama dua periode. Dukungan itu disampaikan di hadapan pengurus DPC PKB Morowali yang baru dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2031.
Bagi warga Morowali, persoalan yang menempel pada industri nikel bukan soal pertumbuhan. Yang jadi pekerjaan rumah adalah dampak lingkungan, kesempatan kerja bagi warga lokal, dan distribusi manfaat ke kampung-kampung sekitar smelter.
Laskar Pasal 33 Sulteng disebut akan menjadi wadah menyuarakan persoalan itu. Safri menegaskan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat luas.
