PALU — Program Sekolah Khusus Keluarga (SKK) yang digagas Pemkot Palu memasuki fase evaluasi. Lurah dan fasilitator dari empat kelurahan dilibatkan untuk menilai sejauh mana materi pendampingan telah diterapkan oleh keluarga, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan sebelum pelaksanaan tahap kedua.
Empat kelurahan yang menjadi lokasi awal program ini adalah Tavanjuka, Palupi, Nunu, dan Birobuli Utara. Keempatnya tersebar di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Sasaran Program: Menekan Kekerasan dan Stunting
SKK dirancang sebagai program penguatan kapasitas keluarga melalui pembelajaran kelompok. Materi yang disampaikan menyasar pencegahan kekerasan, perkawinan anak, hingga penurunan angka stunting.
"Tentunya dengan keluarga yang kuat, kita bisa menekan angka kekerasan, menurunkan stunting, dan mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh di masa mendatang," kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti, Sabtu.
Irmayanti menegaskan keluarga adalah benteng pertama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, pendampingan di tingkat akar rumput dinilai krusial.
Evaluasi Jadi Bahan Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Keterlibatan lurah dan fasilitator bukan sekadar formalitas. Hasil evaluasi SKK akan diintegrasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ke dalam perencanaan pembangunan di masing-masing kelurahan.
"Harapannya evaluasi Sekolah Khusus Keluarga ini sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pendampingan di masyarakat," ujarnya.
Dengan masuk ke dokumen perencanaan, keberlanjutan program tidak lagi bergantung pada anggaran insidental, melainkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Apa yang Dinilai dalam Evaluasi SKK?
Evaluasi difokuskan pada pemahaman dan penerapan materi oleh keluarga peserta. Aspek yang ditelisik meliputi perubahan pola asuh, komunikasi dalam keluarga, serta indikator kesejahteraan lainnya.
"Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana materi dan pendampingan SKK sudah dipahami dan diterapkan oleh keluarga serta memberikan dampak pada pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga," jelas Irmayanti.
Ia mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta seluruh fasilitator yang mendampingi keluarga di tingkat kelurahan. Apresiasi itu disampaikan di tengah harapan agar pelaksanaan SKK tahap II nanti berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak keluarga.
Identifikasi tantangan dan keberhasilan program menjadi kunci utama. Hasilnya akan menentukan desain pendampingan berikutnya, termasuk perluasan wilayah cakupan di Kota Palu.
