PALU — Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnakertrans Sulteng, Mirza Lesnusa, menjelaskan aturan mainnya di Palu, Minggu. Jika hasil perhitungan upah di tingkat kabupaten atau kota lebih rendah dari UMP, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan UMK sendiri.
"Untuk tahun ini belum dapat informasi karena kabupaten masing-masing mau ajukan penetapan harus nilainya lebih tinggi dari nilai UMP, apabila rendah maka tidak ditetapkan," kata Mirza, Kepala Bidang PHI dan Wasnaker Disnakertrans Sulteng.
UMP berfungsi sebagai standar acuan bagi kabupaten dan kota yang tidak menetapkan UMK secara mandiri. Besarannya untuk 2027 sudah ditetapkan.
"Jadi memang UMP Sulteng tahun 2027 sudah ditetapkan mengalami kenaikan Rp272.807 atau 8,58 persen dari sebelumnya di angka Rp3.179.565 sehingga totalnya dibulatkan menjadi Rp3.453.000 per bulan," sebut Mirza.
Dewan Pengupahan sebelumnya juga menyepakati Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulteng 2027 untuk empat sektor usaha. Sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan sebesar Rp3.700.657 per bulan.
Tiga sektor lain punya besaran sama, yakni Rp3.697.281 per bulan. Ketiganya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan; industri pengolahan; serta transportasi dan pelayaran.
Data Disnakertrans Sulteng untuk penetapan 2025 yang berlaku pada 2026 memperlihatkan pembagian yang jelas. Lima daerah menetapkan UMK karena hasil hitungannya melampaui UMP.
"Lima kabupaten kota yang menetapkan besaran UMK sendiri karena nilai perhitungannya berada di atas UMP, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Poso pada tahun 2026," ucap Mirza.
Delapan daerah lain tidak menetapkan UMK sehingga pekerjanya mengikuti standar UMP:
Disnakertrans Sulteng belum menerima kepastian apakah kabupaten dan kota akan mengajukan UMK untuk tahun berikutnya. Instansi itu masih menunggu perhitungan rampung serta usulan resmi dari dewan pengupahan masing-masing daerah.
Penetapan lebih lanjut akan mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Usulan yang nilainya tidak melampaui UMP tidak akan ditetapkan.