Disnakertrans Sulteng Tegaskan UMK Wajib di Atas UMP Rp 3.453.000, 8 Kabupaten Pakai Standar Provinsi pada 2026

Penulis: Oki Setiawan  •  Minggu, 22 November 2026 | 14:17:01 WIB
Kepala Bidang PHI dan Wasnaker Disnakertrans Sulteng, Mirza Lesnusa, menjelaskan ketentuan penetapan UMK di Palu, Minggu.

PALU — Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnakertrans Sulteng, Mirza Lesnusa, menjelaskan aturan mainnya di Palu, Minggu. Jika hasil perhitungan upah di tingkat kabupaten atau kota lebih rendah dari UMP, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan UMK sendiri.

"Untuk tahun ini belum dapat informasi karena kabupaten masing-masing mau ajukan penetapan harus nilainya lebih tinggi dari nilai UMP, apabila rendah maka tidak ditetapkan," kata Mirza, Kepala Bidang PHI dan Wasnaker Disnakertrans Sulteng.

UMP Sulteng 2027 Naik Rp272.807, Sektor Tambang Tertinggi

UMP berfungsi sebagai standar acuan bagi kabupaten dan kota yang tidak menetapkan UMK secara mandiri. Besarannya untuk 2027 sudah ditetapkan.

"Jadi memang UMP Sulteng tahun 2027 sudah ditetapkan mengalami kenaikan Rp272.807 atau 8,58 persen dari sebelumnya di angka Rp3.179.565 sehingga totalnya dibulatkan menjadi Rp3.453.000 per bulan," sebut Mirza.

Dewan Pengupahan sebelumnya juga menyepakati Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulteng 2027 untuk empat sektor usaha. Sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan sebesar Rp3.700.657 per bulan.

Tiga sektor lain punya besaran sama, yakni Rp3.697.281 per bulan. Ketiganya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan; industri pengolahan; serta transportasi dan pelayaran.

Lima Daerah Punya UMK Sendiri, Delapan Lainnya Ikut UMP

Data Disnakertrans Sulteng untuk penetapan 2025 yang berlaku pada 2026 memperlihatkan pembagian yang jelas. Lima daerah menetapkan UMK karena hasil hitungannya melampaui UMP.

"Lima kabupaten kota yang menetapkan besaran UMK sendiri karena nilai perhitungannya berada di atas UMP, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Poso pada tahun 2026," ucap Mirza.

Delapan daerah lain tidak menetapkan UMK sehingga pekerjanya mengikuti standar UMP:

  • Kabupaten Banggai
  • Kabupaten Banggai Laut
  • Kabupaten Banggai Kepulauan
  • Kabupaten Tojo Una-Una
  • Kabupaten Parigi Moutong
  • Kabupaten Tolitoli
  • Kabupaten Sigi
  • Kabupaten Donggala

Apa yang Ditunggu Disnakertrans Sebelum UMK Ditetapkan?

Disnakertrans Sulteng belum menerima kepastian apakah kabupaten dan kota akan mengajukan UMK untuk tahun berikutnya. Instansi itu masih menunggu perhitungan rampung serta usulan resmi dari dewan pengupahan masing-masing daerah.

Penetapan lebih lanjut akan mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Usulan yang nilainya tidak melampaui UMP tidak akan ditetapkan.

Reporter: Oki Setiawan
Sumber: sulteng.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top