MOROWALI UTARA — Kecelakaan tunggal itu terjadi saat truk bermuatan ore nikel melintas di jalur menuju Beteleme. Kendaraan tersebut terperosok hingga terbalik. Tidak ada keterangan resmi soal korban maupun penyebab pasti insiden dari perusahaan atau kepolisian.
Peristiwa ini bukan yang pertama menyorot aktivitas angkutan tambang di jalan umum Morut. Sebelum kecelakaan, warga sudah memberi peringatan.
Lewat akun Facebook Yans Jems Baisa, seorang warga mengunggah imbauan di grup Info Morut. Isinya meminta pengendara roda dua dan roda empat meningkatkan kewaspadaan saat berpapasan dengan iring-iringan truk tambang.
Seruan serupa datang dari Gerakan Pemuda Adat Mori Bersatu (GPAMB) Kabupaten Morowali Utara. Organisasi itu sebelumnya meminta perusahaan menghentikan penggunaan jalan umum untuk hauling bila sosialisasi ke warga terdampak belum dilakukan.
Ketua GPAMB Yusri Kayoa mempertanyakan kejelasan tanggung jawab perusahaan atas risiko yang timbul. Mulai dari potensi kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, debu, hingga tumpahan material yang membahayakan pengguna jalan lain. GPAMB bahkan mengancam menggelar aksi besar-besaran jika peringatan itu diabaikan, sebagaimana dikutip RadarPalu.
Informasi yang dihimpun menyebut jalan nasional di ruas tersebut telah dipinjampakaikan oleh Balai Jalan Nasional (BJN) untuk dilintasi kendaraan hauling perusahaan. Namun dasar hukum dan mekanisme pemberian izinnya belum jelas.
Kepala BJN melalui PPK 4.3 Ruas Jalan Beteleme–Tompira–Kolonodale dan Tompira–Bahonsuai Bungku, Stenly, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi soal izin pinjam pakai tersebut.
Pendiri Yayasan Sahabat Morowali sekaligus mantan anggota DPRD Morowali Utara, Djabar Lahadji, menilai persoalan ini harus dibaca tegas dari sisi regulasi. Menurutnya, kegiatan pertambangan dan penyelenggaraan jalan umum berada di dua rezim pengaturan yang berbeda.
Pengangkutan hasil tambang tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan. Sementara penggunaan jalan raya diatur lewat UU Jalan serta UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Djabar berpandangan, jalan umum tidak bisa serta-merta dialihfungsikan menjadi jalur hauling hanya karena ada izin, rekomendasi, atau dispensasi dari pejabat berwenang atas jalan tersebut. Ia mempertanyakan dasar hukum yang dipakai bila memang ada persetujuan penggunaan jalan nasional untuk angkutan material tambang.
Ketentuan soal perlintasan kendaraan atau kegiatan tertentu di jalan umum, kata dia, tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran penggunaan rutin untuk hauling. Dasar hukum, ruang lingkup izin, syarat teknis, dan batasan penggunaan perlu dibuka ke publik.
Perusahaan perlu menjelaskan standar keselamatan operasional, pengaturan iring-iringan kendaraan, serta tanggung jawab atas dampak aktivitas hauling. BJN dan instansi terkait juga dituntut membeberkan dasar hukum serta pengawasan atas penggunaan jalan nasional itu.
Kecelakaan truk ore nikel PT Oddell Indonesia semestinya tidak berhenti sebagai peristiwa lalu lintas biasa. Pemeriksaan legalitas penggunaan jalan, evaluasi keselamatan, dan keterbukaan informasi menjadi syarat agar jalan yang dibangun untuk kepentingan warga tidak berbalik menjadi sumber ancaman bagi penggunanya.