SIGI — Kepala Seksi Intelijen Kejari Sigi Resky Andri Ananda menyatakan pendekatan diversi diterapkan agar hak dan masa depan anak tetap terjaga selama proses hukum berjalan. Menurut dia, anak tidak bisa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak.
"Jadi, anak tidak bisa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak karena ada faktor lain seperti lingkungan dan kondisi emosional yang mempengaruhi perilakunya," kata Resky di Sigi, Rabu.
UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Resky menjelaskan, dalam penanganan perkara anak, kejaksaan lebih dulu mengupayakan diversi bila ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Proses diversi melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, hingga Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). "Musyawarah ini untuk mengupayakan perdamaian dengan tetap mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas untuk melihat kepentingan terbaik bagi anak tersebut," sebutnya.
Resky menegaskan penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Langkah itu hanya diambil jika memenuhi dan sesuai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.
Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap memperoleh pemenuhan hak dasar. Akses pendidikan formal maupun nonformal diberikan melalui program Paket A, B, dan C bagi anak yang putus sekolah.
Kerahasiaan identitas anak selama proses hukum dijaga ketat untuk mencegah stigma negatif dari lingkungan sosial. "Privasi anak tetap terjaga guna kepentingan masa depannya, agar ketika selesai menjalani pembinaan, anak tidak dicap sebagai narapidana dan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan," kata Resky.
Kejari Sigi berharap keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas turut aktif memberikan pendampingan serta ruang penerimaan. Dukungan itu dinilai penting agar anak dapat kembali berintegrasi secara positif di lingkungan sosialnya setelah menjalani proses hukum.