Kejari Sigi Utamakan Diversi bagi Anak Berkonflik Hukum, Ini Syarat dan Tahapannya

Penulis: Kurniadi Setiawan  •  Rabu, 18 November 2026 | 12:16:31 WIB
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sigi Resky Andri Ananda menjelaskan penerapan diversi bagi anak berkonflik hukum.

SIGI — Kepala Seksi Intelijen Kejari Sigi Resky Andri Ananda menyatakan diversi diterapkan lebih dulu sebelum perkara anak masuk ke meja persidangan. Jalur itu ditempuh dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Resky, anak tidak bisa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak. Lingkungan dan kondisi emosional ikut memengaruhi perilaku anak sehingga penanganan hukumnya pun mesti dibedakan dari orang dewasa.

"Jadi, anak tidak bisa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak karena ada faktor lain seperti lingkungan dan kondisi emosional yang mempengaruhi perilakunya," kata Resky di Sigi, Rabu.

Siapa yang Masuk Kategori Anak Berkonflik Hukum

UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Batas usia itu menjadi pintu masuk apakah sebuah perkara ditangani lewat sistem peradilan pidana anak atau tidak.

Resky menuturkan penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Penahanan baru bisa dilakukan jika memenuhi dan sesuai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Musyawarah Diversi Libatkan Korban hingga Bapas

Proses diversi melibatkan sejumlah pihak: anak, orang tua atau wali, korban, hingga Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Semua duduk dalam satu musyawarah untuk mengupayakan perdamaian.

"Musyawarah ini untuk mengupayakan perdamaian dengan tetap mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas untuk melihat kepentingan terbaik bagi anak tersebut," sebutnya.

Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas menjadi pertimbangan utama. Dokumen itu memetakan latar belakang anak, kondisi keluarga, dan rekomendasi penanganan yang paling sesuai dengan kepentingan anak.

Hak Pendidikan Tetap Jalan Selama Pembinaan di LPKA

Bagi anak yang tetap menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hak dasar tetap dipenuhi. Akses pendidikan formal maupun nonformal disediakan melalui program Paket A, B, dan C bagi anak yang putus sekolah.

Privasi anak juga dijaga ketat selama proses hukum berlangsung. Tujuannya agar stigma negatif dari lingkungan sosial tidak melekat dan anak tetap punya kesempatan melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan setelah selesai menjalani pembinaan.

"Privasi anak tetap terjaga guna kepentingan masa depannya, agar ketika selesai menjalani pembinaan, anak tidak dicap sebagai narapidana dan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan," kata Resky.

Peran Keluarga dan Sekolah Saat Anak Kembali ke Masyarakat

Kejari Sigi berharap keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas aktif memberikan pendampingan. Ruang penerimaan dibutuhkan agar anak dapat kembali berintegrasi secara positif di lingkungan sosialnya.

"Harapannya ke depan keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas turut berperan aktif memberikan pendampingan dan ruang penerimaan agar anak dapat kembali berintegrasi secara positif di lingkungan sosialnya," ujarnya.

Pendekatan diversi di Sigi berjalan di bawah koridor UU SPPA. Setiap perkara anak dinilai kasus per kasus, dengan ancaman hukuman dan riwayat tindak pidana sebagai penentu apakah jalur musyawarah bisa ditempuh atau perkara berlanjut ke pengadilan.

Reporter: Kurniadi Setiawan
Sumber: sulteng.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top