PALU — Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, menilai pemerintah provinsi perlu segera mencari solusi agar izin yang telah keluar memberi kontribusi bagi kas daerah. Usulannya, pemungutan cukup berpijak pada Surat Keputusan (SK) Gubernur, dengan syarat disetujui pemerintah pusat.
Perda tentang pajak dan retribusi daerah belum keluar. Tanpa aturan itu, izin yang sudah terbit belum bisa dipungut.
"Karena Perda kita tentang pajak dan retribusi belum keluar, maka kita ingin supaya izin pertambangan rakyat yang sudah keluar itu bisa dipungut. Maka kita minta bikin surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya diizinkan dengan Surat Keputusan Gubernur saja," kata Sony saat ditemui di Ruang Baruga Lantai I, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Senin (16/11/2026).
Sony menyebut pengajuan surat ke dua kementerian itu akan diupayakan secepatnya. Menurut dia, persetujuan pusat penting agar pemerintah daerah memiliki pegangan hukum untuk menarik iuran.
Sony memperkirakan penerimaan dari sektor tambang rakyat di Parigi Moutong dan Buol bisa mencapai Rp120 miliar jika pemungutan terealisasi. Angka itu belum pasti.
Nilai tersebut bergantung pada dua hal: persetujuan pemerintah pusat dan kejelasan dasar hukum pemungutan. Selama keduanya belum ada, estimasi itu tetap berstatus potensi.
Enam izin yang sudah terbit belum termasuk izin lain yang berpotensi dikeluarkan ke depan. Sony menyebut hal itu menambah peluang penerimaan daerah.
"Kan sudah enam izin yang keluar. Ya, jadi izin enam izin belum yang lain-lain yang akan keluar. Itu diusahakan karena potensinya cukup besar," ungkapnya.
Kepastian hukum menjadi kunci. Selama Perda belum terbit dan restu Kemendagri serta Kemenkeu belum diperoleh, iuran dari enam izin tambang rakyat itu belum dapat ditarik.