PALU — Kepesertaan Berani Sehat di Sulawesi Tengah melonjak dari 129.896 orang pada 1 Desember 2025 menjadi 221.120 orang per 1 November 2026. Penambahan 91.224 peserta dalam sekitar 11 bulan itu memperluas jangkauan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga yang kesulitan membayar iuran secara mandiri.
Apresiasi datang dari BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menyebut program inisiatif Gubernur Sulteng itu sebagai bentuk kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.
Akmal menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci keberlanjutan perlindungan kesehatan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pola kerja sama yang diterapkan Pemprov Sulteng berpotensi diterapkan di provinsi lain.
"Program Gubernur Sulteng ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain," kata Akmal dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulteng dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Sabtu (14/11/2026).
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menjelaskan, Berani Sehat dirancang membantu masyarakat miskin dan rentan miskin yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Program ini menyasar warga yang tidak mampu menanggung iuran bulanan sendiri.
Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulteng sendiri telah melampaui 85 persen. Angka itu tergolong tinggi, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan akses perlindungan kesehatan di daerah tersebut.
Sebagian warga masih menghadapi kendala pembayaran iuran karena kondisi ekonomi yang berubah. Ada pula peserta yang sebelumnya mampu membayar secara mandiri, kemudian mengalami kesulitan keuangan.
Kondisi itu menjelaskan mengapa penambahan peserta Berani Sehat tetap signifikan meski cakupan JKN sudah di atas 85 persen. Celah perlindungan masih terbuka bagi warga yang secara administratif terdaftar, tetapi gagal menjaga status kepesertaan aktif.
Pemprov Sulteng belum membeberkan target kepesertaan berikutnya maupun skema pendanaan program untuk 2027. Pertemuan dengan DJSN dan BPJS Kesehatan dijadwalkan membahas keberlanjutan kolaborasi tersebut.