Pemprov Sulteng Gandeng BEI dan Hannah Asa Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga untuk Kendalikan Inflasi

Penulis: Kurniadi Setiawan  •  Minggu, 15 November 2026 | 09:16:31 WIB
Staf Ahli Gubernur Sulteng Rusmiadi menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan.

PALU — Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Sumber Daya Manusia Rusmiadi menyatakan pengendalian inflasi tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Organisasi perempuan seperti TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dinilai punya peran strategis membangun kesadaran ekonomi di tingkat keluarga.

Menurut Rusmiadi, ketahanan ekonomi daerah terbentuk dari kebijakan pemerintah sekaligus perilaku ekonomi masyarakat. Lingkungan keluarga menjadi titik awal yang paling menentukan.

Mengapa Harga Barang Naik Jadi Ancaman Langsung bagi Keluarga

Rusmiadi menjelaskan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok memengaruhi daya beli masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ikut membengkak, dan kesejahteraan keluarga terdampak langsung.

Karena itu, ia mengajak warga mengutamakan produk lokal dan memanfaatkan pangan lokal. Masyarakat juga diminta tidak menimbun kebutuhan pokok agar ketersediaan barang tetap seimbang dengan kebutuhan.

"Pengendalian inflasi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan seperti TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekonomi keluarga," kata Rusmiadi di Palu, Sabtu.

Empat Peran yang Diharapkan dari TP PKK dan Dharma Wanita

Rusmiadi berharap kedua organisasi itu menjadi pelopor keluarga yang cerdas secara ekonomi. Ada empat hal yang ditekankan: perencanaan keuangan, pengendalian pengeluaran, budaya menabung, dan pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan pangan.

Seminar yang digelar Pemprov Sulteng bersama Hannah Asa Indonesia, Ban Indonesia, dan BEI perwakilan Sulteng itu menyasar anggota kedua organisasi tersebut. Materi disusun agar peserta bisa langsung menerapkannya di rumah masing-masing.

Bukan soal Pendapatan, tapi Cara Mengelola Sumber Daya

Pendiri Hannah Asa Indonesia Mardiyah menilai ketahanan finansial keluarga tidak selalu berawal dari kenaikan pendapatan. Kemampuan mengelola sumber daya yang tersedia, menentukan prioritas, mengantisipasi risiko, dan mengambil keputusan secara konsisten justru lebih menentukan.

"Belajar tentang keuangan bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan atau menggunakan uang. Yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan itu membantu keluarga mengambil keputusan yang lebih baik, terutama ketika kondisi ekonomi berubah," kata Mardiyah.

Pemahaman soal inflasi memberi konteks terhadap perubahan ekonomi. Pengelolaan keuangan membantu keluarga merespons perubahan itu lewat keputusan yang lebih terencana.

Pesan BEI Sulteng: Cek Legalitas Sebelum Berinvestasi

Kepala Wilayah Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Tengah Putri Irnawati mengingatkan pengelolaan keuangan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan saat ini. Tujuan keuangan jangka panjang juga perlu dipertimbangkan.

"Sebelum berinvestasi, masyarakat perlu memastikan legalitas produk dan pihak yang menawarkan, memahami risiko, serta menyesuaikan pilihan investasi dengan tujuan keuangan dan kemampuan masing-masing," ujar Putri.

Peserta seminar diperkenalkan pada sejumlah instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, reksa dana, hingga exchange traded fund (ETF). Penekanannya pada pemahaman tujuan, jangka waktu, risiko, dan kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan investasi.

Bagi Pemprov Sulteng, hasil yang diharapkan bukan sekadar pengetahuan peserta. TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan didorong menularkan kebiasaan belanja bijak dan menabung ke lingkungan masing-masing, sehingga tekanan inflasi di tingkat rumah tangga bisa diredam dari bawah.

Reporter: Kurniadi Setiawan
Sumber: sulteng.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top