MOROWALI — Ketua Umum FORBES Morowali Abd. Jamil menyatakan masyarakat berhak mempertanyakan hasil nyata pemerintahan setelah tiga tahun berjalan. Penilaian itu disampaikan organisasi yang mengklaim menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan daerah.
Potret yang diangkat FORBES berpusat di Bungku Tengah. Menurut forum itu, aktivitas perdagangan di pasar-pasar kawasan ibu kota kabupaten melemah, pelaku UMKM kehilangan geliat, dan daya beli masyarakat menurun.
Abd. Jamil meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada rutinitas administratif. Ia mendorong kebijakan yang berdampak langsung ke warga, mulai dari pemberdayaan UMKM yang terukur hingga penguatan pasar tradisional.
Belanja produk lokal dan kebijakan yang menjaga perputaran uang tetap berjalan di Morowali disebut sebagai langkah yang belum tampak. "Jangan sampai pemerintahan hanya terlihat aktif dalam agenda seremonial dan aktivitas publikasi, sementara persoalan ekonomi masyarakat, pasar yang semakin sepi, UMKM yang kehilangan geliat, serta lemahnya daya beli justru belum mendapatkan solusi yang serius," tegas Abd. Jamil.
FORBES juga menyoroti tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai belum tertata optimal. Efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan, kata forum itu, bergantung pada kualitas birokrasi.
Persoalan lain yang diangkat adalah kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat. Kunjungan ke luar daerah dinilai boleh dilakukan, tetapi tidak boleh mengurangi perhatian pada persoalan mendasar yang menuntut penyelesaian langsung di Morowali.
Abd. Jamil secara khusus menyentil aktivitas publikasi pemerintah di media sosial. Menurutnya, keberhasilan kepala daerah tidak diukur dari seberapa sering tampil, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.
"Harapan kami, Bupati Morowali harus benar-benar fokus mengurus daerah. Jangan sampai energi dan perhatian pemerintah lebih banyak terserap untuk membangun citra dan berpoles di media sosial, sementara kondisi riil masyarakat di lapangan luput dari perhatian," kata Jamil.
Ia menambahkan bahwa media sosial tetap boleh menjadi sarana komunikasi pemerintah. Namun ia menegaskan tolok ukur keberhasilan tetap pada dampak nyata di lapangan.
"Rakyat tidak membutuhkan sekadar narasi keberhasilan. Rakyat membutuhkan bukti. Mereka ingin melihat pasar kembali ramai, UMKM kembali bergerak, daya beli masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, dan birokrasi pemerintahan berjalan dengan baik. Itulah ukuran sederhana dari keberhasilan sebuah pemerintahan," tegasnya.
Abd. Jamil menegaskan kritik FORBES bukan bentuk penolakan terhadap pemerintahan. Forum itu memposisikan langkah tersebut sebagai tanggung jawab moral dan sosial.
FORBES meminta Bupati dan Wakil Bupati menjadikan momentum tahun ketiga sebagai titik evaluasi serius. "Jangan sampai Morowali hanya terlihat bergerak dalam pemberitaan dan publikasi, tetapi justru stagnan dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya," ujar Jamil.
Ia menutup dengan menekankan bahwa jabatan kepala daerah bukan sekadar kehormatan politik. Menurutnya, amanah itu menuntut kehadiran, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat.