BANGGAI — Pengukuhan kepengurusan JMSI Banggai berlangsung di Aula Kantor Bupati Banggai dan dihadiri langsung Bupati Amirudin bersama Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendry Yulianto, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Akbar, serta perwakilan Dandim 1308/Luwuk. Ketua Pengurus Daerah JMSI Sulawesi Tengah Murtalib memimpin pelantikan tersebut.
Amirudin menyebut pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi. Menurutnya, ada tanggung jawab besar yang menyertai amanah tersebut, terutama membangun ekosistem media yang profesional dan mampu menyajikan informasi berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Banggai.
Perkembangan teknologi digital membuat media siber punya posisi strategis. Informasi menyebar cepat, menjangkau masyarakat luas, dan memengaruhi cara warga memahami berbagai persoalan di daerah.
Karena itu, Bupati meminta JMSI Banggai memperkuat profesionalisme perusahaan media dan meningkatkan kualitas pemberitaan. Prinsip jurnalistik yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab harus jadi pegangan, bukan pilihan.
Amirudin juga menyoroti pentingnya verifikasi informasi untuk menahan laju hoaks di ruang digital. Media, katanya, harus mampu membedakan fakta dan opini, menjaga independensi, serta mengutamakan kepentingan publik.
Pemerintah Kabupaten Banggai memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Selain menyampaikan informasi, pers berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui pemberitaan yang objektif dan konstruktif, media dapat membantu menyosialisasikan program pembangunan, mengangkat potensi daerah, mempromosikan pariwisata, serta menyuarakan aspirasi warga. Fungsi pengawasan pers juga dinilai penting untuk memperbaiki pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang transparan.
"Saya berharap hubungan antara Pemerintah Kabupaten Banggai dan insan pers dapat terus terjalin dengan baik, dalam semangat kemitraan yang sehat, terbuka, dan saling menghormati independensi masing-masing," tutur Amirudin.
Ketua Pengurus Daerah JMSI Sulawesi Tengah Murtalib menitipkan tiga pesan kepada pengurus yang baru dilantik. Pertama, menjaga marwah organisasi. Kedua, membangun kemitraan profesional dan bermartabat. Ketiga, melawan hoaks demi menjaga persatuan masyarakat.
Murtalib menegaskan perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI wajib memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas. Alamat redaksi harus jelas, penanggung jawab harus dapat dimintai pertanggungjawaban, dan kompetensi wartawan perlu ditingkatkan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
"Jangan sampai ada anggota JMSI yang justru menjadi sumber masalah pers di Banggai. Kalau ada media yang melanggar kode etik, kita yang pertama menegur, bukan membela membabi buta," tegasnya.
Kemitraan dengan pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, dan kejaksaan harus dibangun secara profesional tanpa menghilangkan independensi pers. Murtalib menekankan pemberitaan tidak boleh hanya berorientasi pada pujian atau kritik tanpa dasar.
"Jangan jadi pers yang hanya bisa memuji, jangan juga jadi pers yang hanya bisa menghakimi. Pers tergabung di JMSI harus pers yang berimbang," ujarnya.
JMSI Banggai diminta menjadi garda terdepan melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di ruang digital. Kabupaten Banggai merupakan daerah majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya sehingga potensi gesekan di ruang informasi perlu diantisipasi.
Murtalib mendorong pengurus segera menjalankan program nyata, mulai dari pelatihan jurnalistik, pendataan perusahaan media, hingga dialog bersama pemerintah daerah. Program-program tersebut dinilai lebih bermanfaat dibandingkan seremoni organisasi yang berhenti setelah pelantikan.