Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan lahan seluas 37x40 meter di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, untuk pembangunan hunian tetap korban banjir November 2024. Bupati Erwin Burase menyatakan pemda sudah menganggarkan pembebasan lahan, sementara konstruksi bangunan akan dibiayai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 20 kepala keluarga terdampak, baru tiga hunian yang rampung dibangun, sementara 17 lainnya masih menunggu proses pembebasan lahan.
PARIGI — Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyebut pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sedangkan pembangunan fisik huntap menjadi kewenangan Pemprov Sulawesi Tengah. Lahan yang disiapkan berada di Desa Sibalago, lokasi yang sama dengan permukiman warga yang tersapu banjir pada November 2024.
"Kami sudah menyiapkan lahan dan anggaran pembebasan untuk lokasi pembangunan huntap korban bencana," kata Erwin di Parigi.
Delapan kepala keluarga masih bertahan di tenda pengungsian karena rumah mereka hilang total. Kebutuhan dasar mereka ditanggung BPBD setempat sambil menunggu kepastian hunian baru.
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai mengungkap kronologi pengajuan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemda sempat diberi tenggat tiga bulan untuk mencari lahan, tetapi desa tidak memiliki lahan yang bisa dipakai.
"Sebelumnya kami telah mengusulkan kepada BNPB untuk bantuan huntap. Saat itu pemerintah daerah (pemda) diberi waktu tiga bulan mencari lahan, karena desa tidak memiliki lahan dan tenggang waktu diberikan telah lewat makan bantuan itu tidak terealisasi," ujarnya.
Butuh hampir dua tahun bagi pemda untuk menemukan lahan masyarakat yang bisa dibebaskan. Anggaran pembebasan kini sudah masuk kas daerah, meski besaran nominalnya belum dirinci.
Data BPBD mencatat sekitar 20 KK di Desa Sibalago mengalami kerusakan berat hingga kehilangan rumah akibat banjir yang melanda sejumlah desa di Toribulu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Parigi Moutong baru menuntaskan tiga hunian.
Sisanya, 17 unit, masih dalam tahap pembebasan lahan sebelum masuk rekonstruksi. Rivai mengaku belum menghitung total luas lahan yang dibutuhkan untuk seluruh unit tersebut.
"Pembebasan lahan ranah-nya di Dinas Perumahan. Terkait penanganan 17 hunian kami belum mengetahui berapa total lahan dibutuhkan, tetapi secara kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan pemda," ucap Rivai.
Warga yang masih tinggal di tenda tetap mendapat pasokan bahan pangan dan kebutuhan darurat. Bupati menyalurkan bantuan logistik pada Rabu (7/10), termasuk perlengkapan tenda.
BPBD memastikan penyaluran bantuan berjalan selama proses pembebasan lahan dan konstruksi huntap belum tuntas. Pemerintah daerah belum menyebut target waktu penyelesaian 17 unit hunian yang tersisa.