Pemkab Buol, Sulawesi Tengah, menggandeng Babinsa TNI untuk mempercepat perekaman KTP elektronik dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah yang sulit dijangkau layanan kependudukan. Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menyatakan sinergi Disdukcapil, OPD, dan TNI difokuskan pada edukasi serta mobilisasi warga di wilayah binaan masing-masing. Layanan jemput bola juga digelar paralel di lingkungan OPD untuk mengejar capaian aktivasi IKD di kalangan ASN.
BUOL — Pemerintah Kabupaten Buol menggandeng personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI untuk mempercepat perekaman kartu tanda penduduk elektronik dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat. Langkah itu diambil karena masih banyak warga di wilayah terpencil yang belum tersentuh layanan kependudukan.
Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci percepatan layanan administrasi kependudukan di daerah tersebut.
"Pentingnya kolaborasi dan sinergi strategis antara Disdukcapil, OPD, dan TNI sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat," kata Risharyudi di Biau.
Keterlibatan Babinsa difokuskan pada penyampaian informasi dan edukasi warga di wilayah binaan masing-masing. Sasaran utamanya adalah kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pusat pelayanan kependudukan.
Babinsa bertugas mendampingi tim Disdukcapil memobilisasi warga yang telah memasuki usia 17 tahun agar melakukan perekaman KTP elektronik. Personel TNI juga mengawal warga yang sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan IKD mereka.
"Jadi melalui sinergi ini Babinsa mendampingi tim Disdukcapil dalam memobilisasi warga yang telah memasuki usia 17 tahun untuk melakukan perekaman KTP elektronik, termasuk mendampingi masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik agar segera melakukan aktivasi IKD," sebut Risharyudi.
Disdukcapil Buol menjalankan layanan jemput bola secara paralel di lingkungan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Buol. Program itu menyasar aparatur sipil negara yang belum mengaktivasi IKD mereka.
Percepatan aktivasi di kalangan ASN dinilai menjadi langkah awal mendorong integrasi layanan publik berbasis digital di daerah tersebut.
"Tentunya upaya percepatan ini diharapkan bisa mewujudkan integrasi pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Buol," ucap Bupati.
Risharyudi mengimbau seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan agar memanfaatkan kemudahan layanan jemput bola. Menurut dia, partisipasi warga menentukan kelancaran tertib administrasi kependudukan di Buol.
Pemkab Buol menargetkan percepatan perekaman KTP elektronik dan aktivasi IKD tuntas melalui kombinasi pendampingan Babinsa dan layanan jemput bola di tiap OPD.