PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menekankan pengolahan tingkat akhir komoditas tambang, terutama nikel, harus dilakukan di dalam negeri. Menurutnya, perbedaan harga antara produk yang dijual di mulut tambang dan produk yang sudah jadi sangat besar.
"Kalau nikel dan lain-lain, kita tidak melakukan lagi ekspor yang setengah jadi, tapi harus sudah jadi full. Karena kalau dia berada di mulut tambang dan berada di mulut industri, itu berbeda harga," kata Reny di Palu, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan Reny saat mengemukakan arah kebijakan pengelolaan sektor pertambangan di Sulawesi Tengah. Ia menyebut hilirisasi bukan sekadar wacana, melainkan keharusan agar daerah tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Reny menjelaskan skema hilirisasi yang berjalan optimal harus dipastikan memberi nilai tambah jauh lebih besar. Dampak yang diharapkan mencakup terbukanya lapangan kerja dan tumbuhnya ekosistem usaha pendukung di sekitar kawasan industri.
"Skema hilirisasi pertambangan yang berjalan optimal harus dipastikan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar, sekaligus membuka peluang lapangan kerja dan mendorong lahirnya ekosistem usaha pendukung di sekitar kawasan industri," sebutnya.
Pemprov Sulawesi Tengah juga menyatakan terbuka bagi investor yang ingin membangun industri pengolahan di daerah itu. Syaratnya, seluruh mekanisme perizinan dan tata kelola dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.
"Kami sangat terbuka kalau ada investor yang mau masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kami tidak persulit, yang penting investor bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan," ucap Reny.
Hingga kini, Sulawesi Tengah mencatat 151 Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta 293 IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLBB). Jumlah itu menunjukkan sektor tambang masih menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mencatat perekonomian daerah tumbuh 5,06 persen secara tahunan pada triwulan kedua 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah berdasarkan lapangan usaha masih didominasi industri pengolahan dengan kontribusi 44,37 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusul dengan 15,60 persen, disusul pertambangan dan penggalian sebesar 13,79 persen.
Akumulasi ketiga sektor utama itu menyumbang 73,75 persen dari total perekonomian Sulawesi Tengah. Dominasi industri pengolahan menjadi modal sekaligus ujian bagi pemprov untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan hingga tahap produk jadi.
Selama ini sebagian hasil tambang Sulawesi Tengah masih diekspor dalam bentuk setengah jadi. Kondisi itu membuat nilai tambah yang lebih besar dinikmati pihak lain, sementara daerah hanya menerima manfaat terbatas dari aktivitas penambangan.
Pemprov menilai pengolahan tingkat akhir di dalam negeri bisa mengubah pola tersebut. Namun, realisasinya bergantung pada kesiapan infrastruktur, pasokan energi, dan kepastian regulasi yang menarik bagi investor industri pengolahan.
Reny memastikan pemerintah daerah tidak mempersulit masuknya investor yang berkomitmen membangun fasilitas pengolahan. Yang ditekankan adalah kepatuhan pada aturan, bukan hambatan administratif yang tidak perlu.
Dengan 151 IUP dan 293 IUP MBLBB yang beroperasi, Sulawesi Tengah memiliki basis pasokan yang cukup untuk mendukung industri pengolahan skala besar. Pertanyaannya, seberapa cepat rantai produksi dari tambang ke produk jadi bisa dibangun di daerah itu sendiri.