Sebanyak 217.000 warga Sulawesi Tengah telah menerima manfaat Program Berani Sehat sejak program jaminan kesehatan itu berjalan. Capaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sulteng di Palu. Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp 121 miliar pada 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.
PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menyatakan sekitar 217.000 warga provinsi itu telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Angka tersebut disampaikannya saat membuka Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sulteng di Palu.
Menurut Wagub, capaian itu menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan berperan penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemprov Sulteng berkomitmen terus memperkuat kerja sama tersebut.
Salah satu upaya yang ditempuh Pemprov Sulteng adalah memanfaatkan aplikasi SeHati yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial. Melalui integrasi itu, pasien yang belum memiliki kartu atau status kepesertaannya tidak aktif dapat langsung diverifikasi.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” ujar Reny.
Dengan verifikasi langsung tersebut, proses pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih cepat. Warga tidak perlu pulang dulu hanya karena persoalan kartu atau status kepesertaan.
Pembaruan data menjadi kunci agar pelayanan kesehatan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data masyarakat secara berkala.
Sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat, sekaligus menghindari data ganda maupun data yang sudah tidak relevan. Reny menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan dan pelayanan tidak salah sasaran.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” katanya.
Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp 121 miliar pada 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Dana itu juga dipakai membantu masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten/kota.
Pada 2025, dukungan pembiayaan serupa mencapai sekitar Rp 68 miliar. “Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” ujar Reny.
Forum tersebut melibatkan BPJS Kesehatan, Pemprov Sulteng, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sejumlah instansi terkait. Pertemuan itu menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat.
Reny menegaskan kerja sama pemda dan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepesertaan. Kerja sama itu harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan.
Ia meminta seluruh pihak menjadikan tantangan yang masih ditemukan di lapangan sebagai persoalan bersama yang diselesaikan melalui koordinasi dan kolaborasi.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulteng mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.