SULAWESI TENGAH — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan regulasi pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi masyarakat mampu, menyusul harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel. Imbauan khusus ditujukan kepada pemilik kendaraan kelas atas agar beralih ke BBM nonsubsidi, sementara stok Pertalite dan Biosolar dijamin tetap tersedia bagi kelompok yang berhak. Informasi resmi mengenai aturan ini masih dalam tahap kajian pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk mencegah masyarakat mampu menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026), di tengah meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi oleh sebagian masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi.
Bahlil menegaskan penyusunan aturan tersebut masih membutuhkan proses dan kajian lebih lanjut. Untuk sementara, pemerintah mengandalkan imbauan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi beralih ke BBM nonsubsidi.
Rencana pengaturan ini muncul ketika harga minyak dunia menembus lebih dari US$100 per barel. Kondisi itu berdampak pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Keputusan itu kemudian mendorong pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Peningkatan permintaan tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketersediaan di sejumlah wilayah.
Bahlil memastikan pemerintah akan menjaga stok BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan.
"Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan BBM bersubsidi," ujar Bahlil.
Sambil menyiapkan regulasi, pemerintah terus mengimbau masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Imbauan itu secara khusus ditujukan kepada pemilik kendaraan kelas atas.
Tujuannya agar penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan aksesnya tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak.
"Saran saya, sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi, itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," tegas Bahlil.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa penguatan aturan distribusi BBM bersubsidi sedang diformulasikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran Pertalite dan Biosolar.
Fokus pemerintah tidak hanya pada ketersediaan stok, tetapi juga pada pengendalian konsumsi agar BBM bersubsidi tidak semakin banyak digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu.
Belum ada keputusan resmi mengenai bentuk, jadwal penerapan, atau mekanisme pembatasan dalam regulasi yang sedang disusun. Pemerintah belum mengumumkan kriteria kendaraan atau konsumen yang akan dibatasi, maupun sanksi bagi pelanggar.
Masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan aturan ini dapat memantau kanal resmi Kementerian ESDM. Informasi mengenai harga dan jenis BBM bersubsidi yang berlaku saat ini juga dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina.
Pemerintah mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang menawarkan jasa pengurusan atau perantara untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi. Pengaduan terkait penyaluran BBM dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi Kementerian ESDM dan Pertamina.