PALU — Kolaborasi antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel di Sulawesi Tengah. Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Kanwil Ditjenpas Sulteng yang berlangsung di Palu.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penguatan sinergi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Dengan komunikasi yang solid, pelayanan hukum dan pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata.
"Kolaborasi yang kuat akan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita dapat menghadirkan pelayanan hukum dan pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah," ujar Rakhmat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas sejumlah agenda prioritas. Pembahasan utama mencakup penguatan koordinasi pelaksanaan program strategis, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan penuh terhadap agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Menurut Rakhmat, sinergi yang dibangun ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelayanan hukum yang terintegrasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rakhmat menambahkan, kolaborasi ini merupakan bagian dari perayaan Hari Pengayoman ke-81. Semangat tersebut menjadi momentum untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Dengan adanya penguatan sinergi ini, masyarakat diharapkan merasakan kemudahan dalam mengakses layanan hukum dan pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah. Ke depannya, koordinasi yang lebih erat antara kedua kantor wilayah akan terus dijaga demi pelayanan publik yang prima.