SULAWESI TENGAH — Angka itu setara dengan sekitar Rp3,2 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS). Alih-alih memperluas jaringan pengisian daya untuk mobil listrik yang sudah dipakai ribuan warga, Pemerintah Florida justru memilih berinvestasi pada konsep kendaraan terbang yang masih jauh dari aplikasi massal.
Kebijakan ini diumumkan di tengah meningkatnya kebutuhan warga akan moda transportasi yang efisien. Namun, para pengamat menilai langkah tersebut keliru sasaran karena mengabaikan masalah mendasar yang dihadapi pengguna EV sehari-hari.
Dana sebesar itu direncanakan untuk mendanai uji coba dan pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan terbang atau yang kerap disebut eVTOL (electric vertical take-off and landing). Proyek ini digadang-gadang sebagai solusi mengurai kemacetan di kota-kota besar Florida seperti Miami dan Orlando.
Di sisi lain, pemilik mobil listrik di Florida masih kerap mengeluhkan kurangnya jumlah stasiun pengisian umum. Jarak antar lokasi pengisian yang berjauhan menjadi hambatan terbesar bagi pengguna yang hendak bepergian lintas kota.
Kritik utama atas kebijakan ini datang dari para perencana kota. Mereka berpendapat bahwa akar masalah kemacetan bukanlah kurangnya moda transportasi canggih, melainkan buruknya sistem transportasi publik. Solusi yang paling realistis justru adalah perbaikan angkutan massal berbasis rel atau bus cepat (BRT).
Sayangnya, diskursus tentang perbaikan transportasi publik dianggap sudah di luar batas kemungkinan untuk dibahas di Florida. "Obat untuk kemacetan adalah transportasi publik yang lebih baik, tetapi percakapan itu berada di luar ranah kemungkinan bagi Florida," demikian pernyataan yang tertuang dalam laporan kebijakan setempat.
Pertanyaan mendasar yang muncul di publik adalah mengapa anggaran sebesar itu tidak dialihkan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang ada saat ini. Padahal, perbaikan jaringan pengisian EV berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon secara nyata dalam waktu dekat.
Sebaliknya, teknologi mobil terbang masih menghadapi tantangan regulasi, keamanan, dan biaya produksi yang sangat tinggi. Diperkirakan butuh waktu lebih dari satu dekade sebelum kendaraan semacam itu bisa dioperasikan secara komersial dan terjangkau.
Keputusan Florida ini menjadi catatan penting bagi daerah lain yang tengah merancang kebijakan transportasi. Investasi pada teknologi masa depan memang diperlukan, tetapi mengabaikan kebutuhan infrastruktur dasar saat ini justru menciptakan kesenjangan layanan bagi masyarakat.
Belum ada pernyataan resmi lanjutan dari otoritas Florida mengenai kemungkinan