SULAWESI TENGAH — Kegiatan yang melibatkan pimpinan KPK, deputi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri ini dijadwalkan berlangsung dua hari di setiap titik. Tito menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (30/7).
Dalam pertemuan itu, pemerintah akan memetakan persoalan yang dihadapi para kepala daerah sekaligus memberikan penjelasan teknis mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih. "Ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menekankan, Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengganti kepala daerah yang bermasalah karena mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengangkatan kapolres atau kapolda saat ia masih menjabat sebagai Kapolri.
"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui pilkada. Beda kalau saya dahulu pernah menjadi Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk, pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada enggak bisa karena dipilih oleh rakyat," katanya.
Tito mengaku prihatin dengan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT. Ia menambahkan, persoalan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah tengah mencari formulasi untuk memperkuat kapasitas kepala daerah, baik sebelum maupun setelah menjabat.
"Kemarin pada waktu di IPDN juga saya sampaikan. Itu termasuk tadi kita pembahasan bagaimana cara memperkuat kemampuan kepala daerah ini sebelum dia menjabat dan pada saat dia sudah menjabat terpilih karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya mengerti birokrasi," ujarnya.
Tito mencontohkan, kepala daerah yang berasal dari kalangan artis maupun pengusaha berpotensi menghadapi kendala dalam memahami mekanisme birokrasi. Kelompok ini dinilai lebih rentan dimanfaatkan oleh bawahannya apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai.
"Ini yang perlu teknis dan sangat teknis. Dia kalau mengerti hal yang umum saja mungkin akan dibohongin sama bawahannya," pungkasnya.