SULAWESI TENGAH — Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, mengonfirmasi proses eksekusi berlangsung dengan pengawalan aparat gabungan TNI dan Polri. Namun, ia tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan dalam operasi pengosongan lahan seluas blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.
Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, Hendry Arisandi, mengungkapkan bahwa pihak pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco, sebelumnya telah diminta untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela. “Kami melihat belum ada iktikad dari pihak pengelola sebelumnya untuk menjalankan perintah pengadilan,” ujar Hendry dalam keterangannya awal pekan ini.
Pernyataan itu menjadi alasan percepatan persiapan teknis eksekusi oleh PN Jakpus. Lahan yang menjadi objek sengketa merupakan aset strategis di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang selama ini digunakan sebagai lokasi Hotel Sultan dan pusat konvensi.
Sengketa kepemilikan lahan ini telah berlarut-larut selama bertahun-tahun. Putusan 280/Pdt.G/2025 menjadi titik akhir dari gugatan perdata yang menyatakan bahwa HGB 26 dan HGB 27 atas nama PT Indobuildco telah berakhir masa berlakunya. Kini, lahan tersebut dinyatakan kembali menjadi aset negara di bawah pengelolaan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno.
Eksekusi hari ini menandai babak baru penguasaan fisik atas lahan yang sempat menjadi rebutan antara pengelola swasta dan negara. Proses pengosongan diperkirakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan pengamanan ketat dari aparat.
Belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT Indobuildco mengenai dampak eksekusi ini terhadap operasional Hotel Sultan. Namun, sumber di lingkungan PN Jakpus menyebutkan bahwa seluruh aktivitas komersial di lokasi dihentikan sementara selama proses pengosongan berlangsung.
Para tamu hotel yang masih menginap telah mendapatkan pemberitahuan untuk melakukan check-out sebelum pukul 09.00 WIB. PN Jakpus memastikan proses eksekusi berjalan tertib dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.