PW APRI Sulawesi Tengah Periode 2026–2030 Resmi Dilantik, Fokus pada Ketahanan Keluarga dan Digitalisasi Layanan

PALU — Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, H. Junaidin, M.A, melantik langsung jajaran PW APRI periode 2026–2030 di Palu, Minggu (11/5). Acara yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III ini dihadiri unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Pemprov Sulawesi Tengah.

Penghulu Bukan Lagi Sekadar Pencatat Nikah

Ketua PW APRI Sulawesi Tengah terpilih, Isram Said Lolo, menegaskan perubahan paradigma ini dalam sambutannya. Ia menyebut penghulu sebagai ujung tombak negara yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat.

"Penghulu tidak hanya berperan dalam urusan administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat, konselor keluarga, sekaligus benteng pertahanan spiritual umat," ujar Isram.

Menurutnya, tanggung jawab moral penghulu kini mencakup pembinaan rumah tangga baru, mitigasi konflik sosial keagamaan, hingga menjadi rujukan penyelesaian persoalan hukum Islam di tengah masyarakat.

Tujuh Misi Strategis dari Kemenag Sulteng

Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, H. Junaidin, memberikan tujuh misi utama kepada pengurus baru. Fokusnya bukan pada seremoni, melainkan pada kontribusi nyata yang terukur.

Ia menitipkan penguatan ketahanan keluarga, upaya menekan angka perceraian, mendorong moderasi beragama, serta peningkatan edukasi pernikahan berkualitas. "Saya ingin APRI menjadi organisasi yang besar bukan hanya dari namanya, tetapi dari karya dan kontribusi nyata di masyarakat," tegas Junaidin di hadapan pengurus cabang APRI kabupaten/kota se-Sulteng.

Digitalisasi Layanan dan Advokasi Hukum Jadi Prioritas

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan Rakerwil III yang merumuskan program kerja empat tahun ke depan. Isram Said Lolo menyebut komitmennya membawa organisasi ke arah lebih progresif.

"Kami hadir untuk memastikan ketahanan keluarga menjadi fondasi stabilitas sosial di Sulawesi Tengah," ujarnya.

Tiga fokus utama program yang dirumuskan meliputi digitalisasi layanan pernikahan, peningkatan kapasitas penghulu melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan advokasi hukum bagi masyarakat di Bumi Tadulako. Langkah ini diharapkan menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat peran penghulu sebagai konsultan keluarga yang kredibel.